Kapuas Hulu masih menghadapi tantangan infrastruktur. Banyak desa di kawasan hutan belum memiliki akses jalan darat yang memadai, sehingga layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar tetap sulit dijangka
DPR meminta menhut memperluas program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti perhutanan sosial dengan agroforestri, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan masyarakat peduli api.
Selama COP30 UNFCCC, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan.
Selama ini, tumpang tindih batas antara hutan negara, hutan hak, dan hutan ulayat milik masyarakat adat telah menjadi pemicu utama konflik agraria di sektor kehutanan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya memiliki dua inisiatif strategis yang akan didorong tahun ini, salah satunya untuk mempercepat proses pengakuan hutan adat di Tanah Air.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengakui 144 komunitas adat sebagai pengelola hutan adat hingga akhir tahun 2024.