Bursa saham bereaksi ketika Presiden Prabowo Subianto, pada 14 November 2026, mengarahkan Menteri ESDM agar negara menikmati minimal 70% hasil tambang, lengkap dengan skema ekspor satu pintu dan opsi penguasaan saham. Pada perdagangan Senin, 16 November, indeks sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia (BEI) jatuh 4,34% dan sektor energi turun 2,91%. Saham emiten tambang swasta maupun BUMN kompak tertekan.
Kepanikan pasar itu berakar pada kebiasaan lama dalam merumuskan kebijakan: angka target dilempar lebih dulu ke ruang publik sebelum formula hitungannya dibuka. Keluhan pelaku usaha pun tidak bisa ditelan mentah-mentah.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) memperkirakan total penerimaan negara dari batu bara sudah mencapai sekitar 32% dari pendapatan (revenue), yakni sekitar 26% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 6% dari pajak. Sedangkan laba bersih perusahaan kerap di bawah 10%.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia mengakui studi komprehensif mengenai tarif pajak efektif terhadap laba sebelum pajak memang belum ada. Sementara sebagian perusahaan tambang masih mengabaikan kewajiban royalti dan dana jaminan reklamasi.
Pemerintah sendiri punya alasan kuat untuk menggugat rendahnya setoran sektor ini. Riset CNBC Indonesia memperkirakan nilai penjualan batu bara RI sepanjang 2016–2025 menembus Rp7.406,92 triliun. Sedangkan realisasi PNBP seluruh subsektor mineral dan batu bara (minerba) pada periode yang sama hanya Rp896,29 triliun. Angka itu sekitar 12% dari nilai penjualan batu bara saja sebelum memasukkan pajak dan komoditas mineral lainnya.
Jarak yang lebar antara hitungan 32% versi industri dan realisasi 12% di catatan negara membuktikan bahwa inti soalnya bukan besar-kecilnya angka 70%. Melainkan bagaimana negara menetapkan basis hitungannya sekaligus menutup kebocoran di pintu ekspor.
Jebakan Angka Nominal
Secara konstitusional, langkah negara memperketat kendali atas tambang berpijak pada dasar yang kokoh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian UU Ketenagalistrikan menafsirkan frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai lima kewenangan sekaligus: kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), termasuk kepemilikan saham lewat BUMN.
MK juga menolak tafsir yang menyamakan penguasaan negara dengan kepemilikan perdata tunggal. Target 70% dan opsi penguasaan saham memang sah di mata konstitusi, tetapi dampaknya di lapangan bergantung pada satu hal yang hingga kini dibiarkan samar: apakah angka 70% itu dipotong dari omzet kotor atau dari laba bersih setelah pengembalian biaya investasi (cost recovery)?
Pertambangan adalah bisnis padat modal dengan risiko eksplorasi tinggi di tahun-tahun awal. Memotong 70% dari pendapatan kotor hanya akan membuat arus kas (cash flow) perusahaan langsung minus setiap kali harga komoditas dunia turun, menghentikan eksplorasi baru, dan melambungkan biaya modal (cost of capital).
Norwegia dan Chili menunjukkan bahwa porsi mayoritas negara hanya berjalan jika hitungan di atas kertas memberi kepastian bagi pemilik modal. Norwegia mengenakan tarif marginal gabungan pajak migas hingga 78%, gabungan dari pajak badan 22% dan pajak khusus 71,8%, serta menguasai 67% saham Equinor.
Pajak khusus itu memakai skema arus kas yang mengizinkan biaya investasi langsung dikurangkan. Dengan demikian, negara baru memungut bagian terbesar setelah modal investor kembali, lalu menempatkan hasilnya ke Government Pension Fund Global dengan pengecualian etis dan alokasi investasi energi terbarukan.
Chili menempuh jalan serupa lewat kemitraan litium Nova Andino Litio, dengan Codelco memegang 50% saham plus satu bersama SQM. Melalui Codelco, Corfo, dan kas negara, Chili menerima sekitar 70% margin operasi dari produksi baru pada 2025–2030 dan 85% mulai 1 Januari 2031 hingga 2060.
Syaratnya, peningkatan produksi tidak boleh menambah penyedotan air asin maupun air daratan di Salar de Atacama, serta harus melewati konsultasi masyarakat adat. Kedua negara itu tidak memukul modal sejak hari pertama, melainkan mengunci pembagian margin dan kepastian kontrak jangka panjang.
Dari Rente Tambang Jadi Penggerak Sektor Riil
Jika dipungut dari laba bersih yang sehat, kenaikan bagian negara akan mengubah aliran uang nasional melalui empat putaran berantai. Pada putaran pertama, penarikan rente di hulu (upstream value capture) lewat PNBP, royalti progresif, dan pengendalian ekspor menutup celah pelarian dividen ke luar negeri serta praktik transfer pricing.
Surplus kas negara itu lalu masuk ke putaran kedua sebagai belanja modal infrastruktur dan hilirisasi (capex multiplier) untuk membangun pabrik pemurnian (smelter), jaringan gas, pembangkit energi bersih, dan pelabuhan. Peluang bisnis ikut bergeser dari sekadar pemilik izin tambang mentah ke perusahaan swasta dan BUMN penyedia jasa rekayasa, kontraktor alat berat, logistik maritim, hingga utilitas industri.
Pada putaran ketiga dan keempat, penerimaan sektor tambang menopang penurunan biaya hidup warga (cost-of-living relief) lewat anggaran pendidikan, kesehatan, dan stabilisasi harga pangan. Selain itu, kredit bunga rendah bagi koperasi dan UMKM tanpa membebani kelas menengah dengan pajak baru. Ketika pendapatan bersih masyarakat (disposable income) naik, belanja rumah tangga ikut mendorong perputaran ekonomi riil (velocity of money) di akar rumput.
Risiko Memindahkan Rente ke Satu Pintu BUMN Ekspor
Seluruh skenario itu tetap bergantung pada satu titik rawan, yakni kejujuran pencatatan di hulu. Pengalaman Venezuela membuktikan bahwa penguasaan mayoritas negara atas sumber daya alam belum tentu melahirkan kesejahteraan.
Produksi perusahaan minyak negara PDVSA runtuh dan hiperinflasi berkepanjangan melanda ketika pengelolaan dimonopoli secara tertutup, terseret kepentingan politik, serta sarat perburuan rente (rent-seeking), di samping tekanan ekonomi lainnya. Tanpa pengawasan terbuka, kebijakan 70% hanya akan memindahkan rente dari pemegang konsesi tambang ke pengelola baru di tubuh birokrasi.
Kekhawatiran ini kian relevan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Aturan itu menetapkan ekspor komoditas strategis, yang pada tahap awal mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, hanya boleh lewat BUMN ekspor sebagai pemilik maupun perantara tunggal, dengan pengendalian berupa verifikasi dan penelusuran teknis.
Memusatkan gerbang ekspor pada satu lembaga tanpa audit digital yang terbuka bagi publik justru berisiko memunculkan sumbatan baru dan perburuan rente.
Agar target 70% tidak berhenti sebagai guncangan di lantai bursa, pemerintah perlu membereskan tiga hal sebelum menarik porsi lebih besar. Pertama, membangun sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terpadu dari hulu ke hilir yang mencatat volume galian, hasil uji kadar oleh surveyor independen, pengapalan, faktur ekspor, hingga setoran pajak dan PNBP secara real-time agar jejak digitalnya (digital traceability) bisa diaudit.
Kedua, mengumumkan rumus bagi hasil berbasis laba setelah cost recovery serta membuka data PNBP per komoditas supaya pasar tidak terus menebak-nebak. Ketiga, mengikat sebagian penerimaan tambang untuk membiayai transisi energi kawasan industri hilir dan pemulihan lingkungan pascatambang sesuai standar Environmental, Social, and Governance (ESG) agar produk hilirisasi Indonesia tetap laku di pasar global.
Menetapkan angka 70% di atas kertas memang mudah diucapkan, tetapi pasar modal dan sejarah tata kelola selalu menagih kepastian hitungan. Tanpa rumus laba bersih yang jelas dan pengawasan digital di pintu BUMN ekspor, apakah kebijakan ini akan benar-benar mengalirkan kekayaan tambang untuk rakyat, atau sekadar mengganti penjaga rente di pintu keluar komoditas Indonesia?
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.