Narasi Hemat, Realisasi Boros: Ilusi Efisiensi Anggaran di Era Prabowo

P

emerintah mengumumkan serangkaian kebijakan efisiensi anggaran yang diklaim mampu menghemat hingga Rp 200 triliun pada akhir Maret lalu. Namun tak lama berselang, muncul informasi pengadaan 21 ribu motor listrik seharga Rp 42 juta per unit untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diloloskan dalam proses anggaran. Presiden Prabowo Subianto juga menambah subsidi haji sebesar Rp 1,7 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pengadaan motor listrik merupakan anggaran tahun sebelumnya yang terlanjur lolos, kemungkinan di periode menteri sebelumnya. Ia memastikan pengajuan anggaran serupa tidak akan kembali disetujui karena tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi.

Efisiensi anggaran sendiri sebenarnya telah didorong pemerintah sejak tahun lalu. Kebijakan ini menjadi semakin krusial tahun ini karena pemerintah memilih tak menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah akibat konflik di Timur Tengah.

Berdasarkan catatan pemerintah, tata-rata harga minyak dunia sepanjang tahun ini telah mencapai di atas US$70 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 17.140 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg hari ini. Kedua indikator tersebut telah melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Kombinasi kebijakan dan realisasi ini menimbulkan keraguan, apakah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar akan tetap aman seperti yang dijanjikan Purbaya. 

Potensi Defisit Jebol di Atas 3% PDB

Purbaya beberapa kali meyakinkan publik bahwa APBN dalam posisi aman. Menurut dia, simulasi pemerintah menunjukkan, defisit tahun ini akan terjaga di kisaran 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meski rerata harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel dan rupiah melemah. 

Sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, defisit APBN memang dibatasi maksimal 3% terhadap PDB. Batas ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang selama ini dijaga pemerintah untuk mempertahankan kredibilitas pengelolaan anggaran.

Namun, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meragukannya. “Saya tidak yakin defisit APBN bisa tetap berada di bawah 3% terhadap PDB. Bahkan, ada potensi mendekati 3,5%,” ujarnya kepada Katadata.co.id akhir pekan lalu. 

Ia menjelaskan, tekanan terhadap defisit, antara lain berasal dari penerimaan pajak yang kemungkinan tidak tumbuh signifikan setelah restitusi pajak dilaksanakan. Pelaksanaan efisiensi anggaran juga dinilai belum konsisten. 

"Eisiensi yang tidak dijalankan secara konsisten terlihat dari keengganan pemerintah untuk memotong program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menyerap anggaran besar menjadi contoh sulitnya pemangkasan belanja prioritas. Meski sempat dikurangi, kebijakan ini dinilai belum menyentuh akar persoalan efektivitas program.

Wijayanto juga mengingatkan bahwa keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM hingga akhir tahun berpotensi menambah beban subsidi energi. Hal ini pada akhirnya mempersempit ruang fiskal pemerintah. Belum lagi, menurut dia, ada risiko potensi kebutuhan tambahan belanja untuk BPJS Kesehatan hingga Pemerintah Daerah.

"Pemerintah pusat juga harus memberikan tambahan TKD (tunjangan keuangan daerah) ke sejumlah daerah untuk mengantisipasi “shut-down” di level Pemda, akibat ketiadaan dana/anggaran," kata dia.

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi  juga mengingatkan bahwa ruang fiskal Indonesia mulai menghadapi tekanan. "Jika harga minyak bertahan di atas US$90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak ‘jebol’,” kata Rahma. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pertengahan bulan lalu sempat menawarkan opsi pelabaran defisit APBN melalui penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) seperti yang pernah dilakukan pemerintah di era Covid-19 kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun tak lama setelah alternatif itu diumumkan, Prabowo dalam wawancara dengan Bloomberg, memastikan akan menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB sesuai ketentuan undang-undang. Pengecualian, menurut Prabowo, hanya berlaku jika kondisi ekonomi Indonesia memasuki situasi krisis seperti yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19. 

Efisiensi Anggaran yang "Pilih Kasih"

Kebijakan efisiensi anggaran sebenarnya juga sudah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo pada tahun lalu. Namun,  laporan Policy Assessment 2025 yang disusun The Indonesian Institute berjudul Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite  menunjukkan implementasinya tidak berjalan konsisten dan cenderung tak merata.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 2025 itu disebutkan bahwa kebijakan efisiensi memang diarahkan untuk memangkas belanja nonesensial seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Namun, implementasinya justru menunjukkan ketimpangan: sektor strategis seperti pendidikan, riset, dan infrastruktur mengalami pemotongan, sedangkan anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan cenderung meningkat.

The Indonesian Institute juga menyoroti tidak adanya definisi, indikator, maupun tujuan yang jelas dalam kebijakan efisiensi tersebut. Kondisi ini dinilai membuat kebijakan menjadi fleksibel dan rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Menggunakan perspektif teori Public Choice, riset ini menemukan bahwa alokasi anggaran disebut lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite dan kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan kebutuhan publik.

Laporan itu juga mencatat adanya kecenderungan anggaran dialokasikan ke program-program besar yang belum memiliki kesiapan kelembagaan maupun indikator keberhasilan yang jelas. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan alokasi besar, sementara sektor layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan justru menghadapi tekanan anggaran.

Secara keseluruhan, studi tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi berisiko menjadi sekadar narasi, bahkan berpotensi menjadi alat konsolidasi kekuasaan melalui patronase fiskal. 

Pada tahun ini, pemerintah menjanjikan penajaman atau refocussing anggaran yang diperkirakan dapat menghemat hingga Rp 130 triliun. Purbaya menjanjikan refocussing anggaran akan dilakukan dengan memangkas belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas. 

Adapun pemberian gaji ke-13 ASN juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan. "Masih dipelajari," ujar Purbaya saat dikonfirmasi pekan lalu. 

Pemerintah juga menempuh berbagai langkah penghematan, mulai dari penyesuaian program hingga kebijakan energi dan efisiensi operasional birokrasi.

Catatan Bank Dunia

Tekanan fiskal tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga mencerminkan tekanan yang dialami banyak negara berkembang di tengah lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik.

Bank Dunia dalam laporan East Asia &Pacific Economy Update edisi April 2026 yang terbit pekan lalu, menilai ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia dalam menghadapi guncangan harga minyak dunia. Namun, lembaga ini mengingatkan bahwa upaya menahan harga BBM dapat meningkatkan defisit anggaran, yang dapat menyebabkan kebutuhan utang lebih besar.

Kondisi ini pun berpotensi mengakibatkan suku bunga yang lebih tinggi sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan. Bank Dunia dalam laporan tersebut pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari sebelumnya 4,8% menjadi 4,7%, jauh dari target pemerintah yang mendekati 6%. 

Laporan Bank Dunia ini juga mencatat bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam pendidikan, dengan banyak anak belum memiliki kemampuan membaca dan berhitung dasar. Di sisi lain, lembaga ini menyoroti kemajuan yang dilakukan Vietnam pada pendidikan dasar. 

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan arah penggunaannya. Tanpa perubahan prioritas, efisiensi berisiko hanya menjadi narasi—rapi di atas kertas, tetapi tidak sepenuhnya tercermin dalam realisasi.