Bangun Infrastruktur Bukan untuk Mewah-mewahan

Katadata | Arief Kamaludin
Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur layang Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Minggu (22/1).
19/10/2017, 23.00 WIB

Sehubungan dengan itu, diperlukan dukungan pembangunan tol untuk menurunkan biaya logistik. Sebab, biaya logistik ini bisa berpengaruh langsung pada pertumbuhan dan kegiatan ekonomi.

Apakah ada target menurunkan biaya logistik?

Minimal harus sama dengan Malaysia. Daya saing kita masih di posisi 36. Apa sih daya saing itu? Birokrasi, infrastruktur, dan sebagainya. Itu yang menjadi indikator survei WEF.

Yang tidak tercapai, sanitasi dan permukiman kumuh ?

Dalam target itu, ada yang pasti tercapai, ada yang perlu kerja keras dan ada yang tidak bisa tercapai.

 Apa yang menjadi penyebabnya?

Karena di proyek itu kami harus menggerakkan masyarakat, harus ada partisipasi mereka terutama. Itu yang membutuhkan waktu. Tidak bisa seperti membangun jembatan yang tinggal lelang dan dibangun saja. Kalau sanitasi itu perlu pemberdayaan masyarakat dulu, butuh waktu. Bukan karena susah, tapi kadang perlu waktu untuk menyelesaikannya.

Apa tantangan proyek infrastruktur selama ini?

Lahan. Tapi kan sekarang sudah ada LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Selama ini pembiayaan di anggaran Kementerian PUPR oke-oke saja.

Kemudian perlu penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah hingga kabupaten. Supaya seirama. Jadi program kami ini bukan membantu program kabupaten atau provinsi. Kami ini membangun untuk daerah. Jadi, mereka (daerah) bukan berarti mendukung program pusat. Kami membangun daerah, kan itu usulan daerah juga.

Soal pembiayaan bagaimana?

Semua kan tidak dibebankan ke APBN. Kita bisa menarik investasi, makanya kenapa pemerintah sampai mengeluarkan 16 kebijakan ekonomi. Itu untuk memudahkan EODB (kemudahan berusaha) agar investasi masuk, dan ini tidak mudah.

Misal perizinan perumahan, Amdal Lalin (Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau usaha tertentu), itu masih menjadi masalah di daerah. Padahal di pusat sudah tidak ada izin ini. Kalo sudah ada Amdal ya sudah, kenapa ada Amdal lalin lagi.

Menurut Anda, bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memacu infrastruktur tiga tahun terakhir ini?

Saya selalu bilang, tantangan dalam pembangunan infrastruktur salah satunya kepemimpinan. Ini saya mohon maaf ya, kenapa dulu MRTtidak dijalankan? Karena soal kepemimpinannya, decision making-nya (pembuat keputusan). Diskusi saja, tapi tidak pernah diputuskan. Yang didiskusikan benefit cost ratio-nya saja. Keduacontrolling-nya (pengawasan).

Artinya pernyataan Presiden “Kalau saya datang satu kali, menteri datang dua kali, dan Dirjen datang tiga kali ke proyek” itu benar dan efektif ?

Saya ke Proyek Bendungan Karian itu empat kali lho, Pak Presiden sekali. Jadi terbukti. Di Trans Jawa kami sudah beberapa kali ke sana, Presiden juga. Jadi proyeknya berjalan, kencang  sekarang.

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution