Erick Thohir Ingin Indonesia Masuk Rantai Pasok Pangan Dunia
Sejak pembentukan Holding BUMN Pangan, Kementerian BUMN terus melanjutkan perannya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam menjalankan fungsinya, BUMN hadir untuk menjaga kestabilan harga dan stok bahan pangan.
Konflik yang memanas di belahan dunia diketahui telah berdampak terhadap krisis pangan dan energi. Untuk mengantisipasi imbasnya ke Indonesia, pemerintah memutuskan membentuk Holding BUMN Pangan dengan nama ID Food pada Januari 2022.
Holding BUMN Pangan terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Sang Hyang Seri, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Garam, dan PT Berdikari.
Pembentukan holding ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pangan di Tanah Air dengan memprioritaskan petani, peternak, dan nelayan. Selain itu, memperkuat bisnis BUMN berbasis pangan yang mengarah pada industrialisasi pangan, serta menciptakan nilai tambah di berbagai aspek, misalnya efisiensi, supply chain, hingga inovasi pangan.
Ada lima agenda prioritas Holding BUMN Pangan di antaranya ketersediaan pangan dengan optimalisasi produksi dalam negeri, peningkatan mutu pangan untuk makanan bergizi seimbang, dan kesinambungan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Selain itu, pelaksanaan operational excellence berbasis teknologi serta menjaga keterjangkauan dengan memastikan keseimbangan manfaat dan biaya untuk stabilisasi harga dan inflasi.
“Peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Tingginya potensi inflasi dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan,” tutur Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Strategi Pemerintah adalah menginstruksikan BUMN Pangan sebagai pembeli siaga (off taker) komoditas bahan pangan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Ada dua BUMN yang ditunjuk sebagai offtaker, yaitu Perum Bulog sebagai stabilisator dan RNI untuk mengarah pada pasar komersial.
Kestabilan harga diperlukan untuk menekan dampak terhadap daya beli masyarakat, dan petani masih dapat memproduksi bahan pangan.
Bahkan sebelum pembentukan Holding BUMN Pangan, perusahaan pelat merah PT Pupuk Indonesia telah mengambil inisiatif melalui program Makmur untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu ke hilir.
Inisiatif tersebut kini berlanjut dengan sinergi Holding BUMN Pangan dengan BUMN lain di antaranya PT Perkebunan Nusantara III, Perum Perhutani, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia.
Melalui program Makmur, petani mendapat berbagai pengawalan teknis dan budidaya pertanian secara komprehensif dan berkelanjutan termasuk pendampingan, akses permodalan, dan akses pasar.
Lewat sinergi ini, BUMN bersama-sama akan mengambil peran terhadap pengelolaan budidaya berkelanjutan, pendampingan, akses permodalan, dan akses pasar. Erick mengungkap program Makmur telah menjangkau 326 ribu hektare di seluruh Indonesia.
“Kunci dari ketahanan pangan ada pada ekosistem yang dibangun oleh kita sendiri. Kita harus menguasai rantai pasok yang tak hanya akan memakmurkan para petani Indonesia, tapi juga berperan terhadap kebutuhan pangan dunia. Ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus membangun BUMN pangan yang kuat untuk merealisasikan visi Indonesia 2045 di sektor ketahanan pangan nasional,” tutupnya.