Peningkatan anggaran pendidikan setiap tahun tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas. Buruknya pelayanan pendidikan nasional bahkan diakui oleh Presiden Joko Widodo. Infrastuktur yang buruk dan daya saing sekolah yang masih rendah merupakan wajah pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut Jokowi anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah hingga saat ini belum tepat sasaran.
(Databoks: 70% Ruang Kelas di Indonesia dalam Kondisi Rusak)
Jokowi mengatakan alokasi dana yang semakin besar seharusnya digunakan untuk belanja pendidikan yang efektif dan tepat sasaran, sehingga akses terhadap pendidikan bagi siswa miskin dan kualitasnya dapat ditingkatkan, salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar. “Saya meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan supaya menuntaskan distribusi kartu secara tepat sasaran,” kata Jokowi.
(Baca: Jokowi Minta Pelayanan Pendidikan Dirombak Besar-Besaran)
Kondisi pendidikan nasional juga menunjukkan burknya manajemen anggaran subsidi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengungkapkan, tunjangan profesi guru yang sangat tinggi dan belum dipatuhinya kewajiban alokasi 20 persen untuk sektor ini oleh daerah merupakan problem yang masih harus diselesaikan.