KATADATA ? Kisruh antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD Jakarta berawal dari dugaan ?dana siluman? Rp 12,1 triliun yang sebelumnya tidak masuk dalam e-budgeting.
Hingga Senin (23/3), tenggat yang diberikan Kemendagri, belum ada titik temu antara Ahok dan DPRD untuk memperbaiki RAPBD. "Kami diminta melakukan pembahasan yang cepat, tidak bisa. Ini masalah kehati-hatian. Takutnya kami dituduh korupsi", ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi.
Alhasil, DPRD sepakat anggaran Jakarta disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Dengan demikian, Jakarta akan kembali menggunakan APBD 2014. "Tetap dengan Pergub, ini putusan rapat bukan putusan politik" ujarnya.
Dengan sikap DPRD tersebut Ahok pun setuju anggaran disahkan melalui Pergub. "Daripada anggaran Rp 90 triliun tapi Rp 20 triliun untuk barang tidak berguna, lebih baik barang yang dibeli nanti sesuai yang kami inginkan. Tidak ada mark up", ujarnya. Anggaran akan diprioritaskan pada program unggulan seperti pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi macet dan banjir serta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Tentu, ada beberapa kerugian bila anggaran menggunakan pagu 2014 senilai Rp 72,9 triliun. Selain jumlahnya lebih sedikit dibanding rancangan anggaran 2015, beberapa program pembangunan DKI Jakarta yang sudah dibahas dari tingkat kelurahan juga terancam batal terlaksana.