Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan pada 27 Maret 2023. Transaksi yang terkait dengan pegawainya, menurut dia, senilai Rp 3,3 triliun.
Sri Mulyani mengatakan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirim 300 surat ke Kemenkeu pada 2009 hingga 2023. Sebanyak 65 surat di antaranya, dengan total transaksi Rp 253 triliun, merupakan debit/kredit korporasi yang terkait dengan pajak dan bea cukai.
Kemudian, ada 100 surat dengan total transaksi Rp 74 triliun yang ditujukan ke aparat penegak hukum (APH) lain. Dengan begitu, dua jenis surat ini tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu.
Sebanyak 135 surat juga dikirimkan PPATK ke Kemenkeu, dengan total transaksi Rp 22 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 18,7 triliun terkait debit/kredit korporasi untuk menyelidiki keterlibatan pegawai Kemenkeu dengan perusahaan tersebut.
Sisa Rp 3,3 triliun baru terkait dengan debit/kredit pegawai Kemenkeu, termasuk gaji dan jual-beli harta. Beberapa surat digunakan untuk kebutuhan fit and proper test mutasi dan promosi. Sedangkan, transaksi yang mencurigakan sudah ditindaklanjuti atau dilimpahkan ke APH.