Richard Eliezer Terima Sanksi Demosi, Ini Penjelasannya

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Ilustrasi, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E menggenggam kedua tangannya jelang dimulainya sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Penulis: Annisa Fianni Sisma
Editor: Agung
23/2/2023, 17.06 WIB

Richard Eliezer menjalani Sidang Komisi Etik Polri pasca dinyatakan terbukti secara meyakinkan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sidang tersebut digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri secara tertutup pada Rabu (22/2/23) pukul 10.00 WIB.

Richard Eliezer tidak dipecat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melainkan ia dikenakan sanksi berupa demosi selama satu tahun. Selain itu, ia juga diwajibkan meminta maaf terhadap institusi Polri secara lisan di sidang etik dan tertulis ke pimpinan Polri.

Selama masa demosi tersebut, Richard Eliezer akan ditempatkan di satuan Pelayanan Mabes (Yanma) Polri. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini penjelasan apa itu sanksi demosi yang menimpa Richard Eliezer.

Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Demosi

HASIL PUTUSAN SIDANG ETIK BHARADA E (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.)

Sanksi demosi adalah sanksi yang ada pada institusi kepolisian. Demosi memiliki pengertian pemindahan anggota polisi dari hierarki yang kini ditempati ke jabatan yang lebih rendah.

Artinya, anggota Polri yang dikenakan sanksi tersebut akan mendapatkan tanggung jawab, wewenang, tugas, pendapatan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Tujuan pemberian sanksi demosi adalah memacu semangat karyawan.

Sanksi demosi terdapat pada Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri No. 19/2012).

Aturan terkait Demosi tersebut tercantum yakni sebagai berikut: “Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.”

Kemudian, Pasal 66 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri No. 2/2016) berbunyi “Hukuman disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi, dapat dijatuhkan kepada Terduga pelanggar yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional untuk dimutasikan ke jabatan dengan Eselon yang lebih rendah, termasuk tidak diberikan jabatan.”

Selain itu, terdapat pula penegasan bahwa sanksi demosi tidak berupa promosi jabatan. Pasal 1 ayat (38) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016 menyatakan: “Mutasi yang bersifat demosi adalah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan.”

Sanksi demosi itu diberikan oleh seorang atasannya. Atasan yang memiliki hak memberikan hukuman bagi seorang anggota polisi yang terkena sanksi demosi yakni atasan yang pelaksanaan sehari-harinya ditugaskan kepada Provos Polri atau pengemban Fungsi Sumber Daya Manusia Polri.

Dalam menjalankan tugasnya, atasan tersebut harus melakukan beberapa hal seperti melakukan pengawasan menyeluruh terhadap anggota polri yang menjalani masa hukuman. Selain itu, atasan yang ditugasi itu wajib melakukan pengawasan selama 6 (enam) bulan setelah menjalani hukuman.

Jenis Pelanggaran Anggota Polri yang Dapat Dijatuhi Sanksi Demosi

SIDANG PUTUSAN RICHARD ELIEZER (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.)

Terdapat berbagai jenis tindakan anggota Polri yang dapat dijatuhi sanksi demosi. Berikut ini sederet jenis tindakan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 9 Tahun 2021.

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu tindakan yang dapat dikenai sanksi demosi. Sanksi demosi untuk tindakan ini dapat berlangsung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

2. Menghilangkan Senjata Api

Sanksi demosi juga dapat dikenakan bagi anggota polri yang menghilangkan senjata api. Anggota polri tersebut dapat dikenakan sanksi demosi minimal 1 (satu) tahun atau membayar ganti rugi.

3. Penganiayaan Sesama Anggota Polri atau Masyarakat

Sanksi demosi yang dikenakan bagi anggota polri yang melakukan penganiayaan terhadap sesama anggota polri maupun masyarakat adalah minimal 1 (satu) tahun atau PTDH.

4. Menjadi Anggota atau Pengurus Partai

Sanksi demosi berikutnya dikenakan jika seorang anggota polri menjadi anggota atau pengurus partai. Terhadapnya dapat dikenakan sanksi demosi minimal 1 (satu) tahun atau PTDH.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM menjadi salah satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi demosi. Sanksi demosi yang berupa pelanggaran HAM dapat dikenakan minimal 1 (satu) tahun atau PTDH.

6. Pembocoran Rahasia Negara

Anggota polri juga dapat dikenakan sanksi demosi jika membocorkan rahasia negara. Sanksi itu akan berlaku selama 1 (satu) tahun atau PTDH.

7. Pelanggaran Sumpah

Sanksi demosi juga dapat dikenakan bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran sumpah. Sanksi demosi ini akan diberlakukan selama 1 (satu) tahun atau PTDH.

8. Menurunkan Kehormatan dan Martabat Negara

Anggota polri yang melakukan perbuatan menurunkan kehormatan dan martabat negara dapat dijatuhi sanksi demosi. Sanksi itu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau PTDH.

9. Mengikuti Aliran yang Dapat Menimbulkan Perpecahan NKRI

Perbuatan mengikuti aliran yang menimbulkan perpecahan NKRI dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa rekomendasi mutasi demosi minimal 1 (satu) tahun.

Demikian penjelasan dari sanksi demosi yang dikenakan terhadap Richard Eliezer. Selanjutnya dapat diketahui sanksi demosi diberikan dalam lingkup institusi polri dengan jenis pelanggaran tertentu.