Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi demo atau unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Setidaknya ada empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Maing-masing masa aksi demo membawa tuntutan dengan kepentingan yang berbeda. Sebagian massa membawa persoalan di daerahnya ke Jakarta. 

Sebagian lainnya menyoroti kebijakan pemerintah dan meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan. Ada pula kelompok yang justru datang untuk menyatakan dukungan terhadap program pemerintah.

Lantas apa saja tuntutan demo 27 Agustus 2026 di Senayan dari masing-masing kelompok masyarakat?

Tuntutan Demo 27 Agustus 2026 di DPR/MPR RI

Tuntutan Demo Mahasiswa 27 Agustus 2026 

Aliasi 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB itu digelar sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.

Dalam aksi demo 27 Agustus 2026 esok, mahasiswa mendesak pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog. Adapun massa yang akan bergabung dalam aksi tersebut berasal dari berbagai elemen, di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil lainnya.

Dalam aksi esok, Aliansi GERAM membawa 10 tuntutan yaitu:

1. Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
5. Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok serta memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
6. Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.
7. Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.
8. Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
9. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.
10. Sita seluruh aset koruptor, dengan menuntut koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

Tuntutan Demo 27 Agustus 2026 Masyarakat Pati 

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) demo 27 Agustus 2026 berkaitan dengan sejumlah persoalan yang mereka soroti, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu tuntutan yang dibawa adalah disahkannya RUU Perampasan Aset.

Dalam tuntutan demo pada 27 Agustus 2026 esok AMPB tidak berhenti pada legislasi. Mereka juga mendesak agar perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati dituntaskan.

Kasus yang menjadi perhatian mereka adalah perkara yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp 2,6 miliar. 

Perkara itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara Rp 42 miliar. AMPB turut membawa persoalan pemblokiran rekening yang disebut digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.

Dengan berbagai persoalan tersebut, massa dari Pati akan datang ke Jakarta dengan agenda yang berangkat dari persoalan daerah, tetapi berujung pada tuntutan kepada lembaga negara di tingkat pusat.

Tuntutan Demo 27 Agustus 2026 Warga Depok

Tidak jauh berbeda, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga menjadikan isu korupsi sebagai salah satu perhatian. Namun, mereka merangkumnya dalam tiga tuntutan yang lebih sederhana.

Aksi masa juga mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta koruptor dihukum mati, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Sebelum menuju Jakarta, massa AMDB akan terlebih dahulu berkumpul di Depok.

Sekitar 2.000 warga direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026). Setelah itu, mereka akan bergabung dengan AMPB dalam aksi di Jakarta. 

AMDB juga ikut menyoroti pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung uang donasi warga Pati. Dengan demikian, ada satu isu yang mempertemukan AMDB dengan massa Pati, yakni tuntutan terhadap RUU Perampasan Aset.

Tuntutan Demo 27 Agustus 2026 Masyarakat Bangkalan

Di tengah kelompok yang datang membawa kritik, terdapat massa yang hadir dengan agenda berbeda. Mereka berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, dan tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Mereka berasal dari berbagai profesi, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, dan sales.

Jika massa Pati, Depok, dan GERAM datang dengan berbagai tuntutan kepada pemerintah dan DPR, RMP4 justru membawa dukungan terhadap program Presiden Prabowo. Salah satu yang mereka dukung adalah program MBG.

Dukungan tersebut bukan berarti tanpa catatan, RMP4 meminta pelaksanaan MBG dievaluasi. Mereka menilai sejumlah dapur MBG perlu diperbaiki agar program tersebut berjalan lebih baik.

Itulah rincian lengkap tuntutan demo 27 Agustus 2026 dari masing-masing aliansi masyarakat dan mahasiswa.