Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk memperbarui garis kemiskinan sesuai dengan standar terbaru. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak rekomendasi tersebut. Menurutnya, perubahan garis kemiskinan dapat membuat 40% rakyat Indonesia otomatis menjadi miskin.

Kontroversi

Laporan Bank Dunia bertajuk “Indonesia Poverty Assessment” menyebutkan, perlunya Indonesia memperbarui batas garis kemiskinan. Alasannya, dengan menaikkan garis kemiskinan maka bantuan negara dapat menjangkau lebih banyak penduduk miskin.

Bank Dunia merekomendasi menaikkan garis kemiskinan berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dari $1,9 PPP 2011 menjadi $3,2 PPP 2011. Ini juga menyesuaikan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons rekomendasi ini. Menurut mantan Managing Director dan COO Bank Dunia tersebut, rekomendasi ini tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia karena dapat menaikkan jumlah penduduk miskin secara drastis. 

“Jika kami menggunakan $3, sebanyak 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin,” katanya, Selasa, 9 Mei 2023.

Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022 dengan garis kemiskinan sebesar $1,9 PPP. Kemajuan ini, menurut Country Director Bank Dunia di Indonesia, Satu Kahkonen, merupakan waktu yang tepat menaikkan garis kemiskinan.

Bank Dunia juga mengingatkan masih banyak penduduk Indonesia yang posisinya rentan. Mereka dapat jatuh miskin meski mengacu pada garis kemiskinan yang berlaku saat ini. Data 2019 menunjukkan, ada 40% penduduk Indonesia tidak miskin yang dapat jatuh miskin jika ada guncangan ekonomi.

Faktanya

Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam sebulan. Bank Dunia menentukan garis kemiskinan dengan menggunakan nilai tukar paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). PPP memungkinkan untuk mengukur biaya hidup setelah menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar antarnegara. 

Caranya dengan membandingkan keranjang barang dan jasa yang sama di tiap negara. Misalnya, keranjang barang dan jasa seharga US$100 di Amerika Serikat memiliki harga sekitar Rp500 ribu di Indonesia. Ini berarti US$1 memiliki nilai yang sama dengan Rp5.000 jika mengacu konversi nilai tukar PPP.

Alhasil, menentukan PPP tidak dapat dilakukan dengan cara mengonversi dolar AS langsung ke rupiah. Bank Dunia sendiri melambangkan nilai PPP dengan dolar internasional, bukan dolar AS.

Menurut perhitungan OECD, $1 PPP setara Rp4.934,26 pada 2022. Artinya, $1,9 PPP setara Rp9.375,09. Jika garis kemiskinan dinaikkan menjadi $3,2 PPP, nilainya setara Rp15.789,63 dalam sehari pada 2022.

Bank Dunia menetapkan pengeluaran di bawah $1,9 PPP per hari sebagai garis kemiskinan ekstrem. Saat ini, Indonesia sudah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Pada 2024, kemiskinan ekstrem ini ditargetkan menjadi 0%.

Seturut makin rendahnya tingkat kemiskinan ekstrem ini, Bank Dunia menyarankan Indonesia menaikkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan sebesar $3,2 PPP dinilai juga sesuai dengan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Lantas, berapa persen jumlah orang miskin di Indonesia jika garis kemiskinannya dinaikkan menjadi $3,2 PPP?

Data Bank Dunia menunjukkan, tingkat kemiskinan diprediksi meningkat menjadi 15,77% pada 2022. Persentase ini juga lebih tinggi dari kemiskinan Badan Pusat Statistik yang tercatat sebesar 9,57% pada September 2022 yang menggunakan garis kemiskinan lama.

Data ini tidak sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa 40% masyarakat akan menjadi miskin jika mengikuti saran Bank Dunia. Meski persentase naik, kenaikannya tidak sebesar yang diperkirakan Sri Mulyani.

Namun, jika yang dimaksud Sri Mulyani adalah 40% penduduk dapat jatuh miskin karena masuk kategori rentan terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini bisa saja terjadi, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Bank Dunia. 

Grafik di atas turut menunjukkan ada periode di mana garis kemiskinan BPS bahkan lebih rendah dari standar $1,9 PPP. Tingkat kemiskinan versi BPS, baru lebih tinggi dari standar garis kemiskinan ekstrem sejak 2010.