Konten YouTube Jadi Jaminan Utang di Bank
Pemerintah memberikan peluang bagi pembuat konten kreatif di Youtube untuk memperoleh utang dari lembaga keuangan. Nantinya, konten yang sudah tayang di platform tersebut dapat menjadi jaminan atas dana yang dipinjam.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yakni berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).
“Kalau punya sertifikat kekayaan intelektual, merek, hak cipta atau hak cipta lagu. Lagu masuk ke YouTube. Kalau sudah jutaan penonton (viewers), itu sertifikatnya mempunyai nilai jual. Kalau tiba-tiba membutuhkan uang, bisa menggadaikannya ke bank,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dikutip dari Youtube DJKI Kemenkumham, Kamis 21 Juli 2022.
Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji prospek dan kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi jaminan kredit ke lembaga perbankan. Hal ini khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan pasar sekunder (secondary market), penilaian untuk likuidasi HaKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.
Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan bahwa saat ini ekosistem HaKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HaKI masih terbatas. Sementara itu, bank harus mengetahui nilai dari barang jaminan kredit.
“Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk menangani isu tersebut,” ujar Dian seperti dikutip dari siaran pers, Senin 25 Juli 2022.
Sementara, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja, mengatakan akan mempertimbangkan HaKI sebagai jaminan tambahan untuk mengajukan kredit. “Namun (opsi) ini bukan sebagai jaminan satu-satunya,” ujar Jahja Rabu, 27 Juli 2022.
Jahja mengatakan, jika bank hendak menerima jaminan HaKI harus ada penilaian dari pihak independen. Penilaian dari pihak independen tersebut bertujuan untuk melihat nilai dari HaKI dan keadaan arus kas calon peminjam.
