Cegah Klaster Pilkada, Satgas Covid-19 Perketat Protokol 3M

Meski di tengah pandemi, Indonesia tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang. Pesta demokrasi ini dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia. Pilkada dilakukan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun sebelum pelaksanaan hari pemungkutan suara, terdapat masa kampanye yang berlangsung sejak 26 September sampai 5 Desember.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menilai seluruh pihak, baik penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemulihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, juga tim pasangan calon, dapat membantu mencegah penularan Covid-19. Strateginya adalah tidak mengundang banyak orang yang akan menghasilkan kerumuman juga menjadi contoh baik bagi para pemilihnya.

"Pastikan tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di TPS (tempat pemungutan suara). Bagi masyarakat, mohon perhatikan jarak aman saat mengantri di dalam dan di luar TPS," ungkap Wiku aat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden (26/11).

Dengan memberikan perhatian penuh terhadap protokol kesehatan dengan memberikan contoh yang baik, masyarakat pun akan mengikuti sikap tersebut. Seluruh pihak perlu tetap disiplin menjalankan protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dengan ketat. Tak lupa juga menerapkan protokol VDJ (ventilasi, durasi, dan jarak) dengan selalu berada di ruangan dengan sirkulasi yang baik, tidak menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama, dan selalu menjauhi kerumunan.

"Mari kita semarakkan pesta demokrasi ini dengan aman, serta tetap mengutamakan protokol kesehatan di setiap sendinya," kata Wiku berpesan.

Pada awal September, Kapolri Jendral (Pol) Idham Aziz memerintahkan jajarannya dalam rangka pencegahan klaster penularan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020. Perintah tersebut diregulasikan dalam Surat Telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020.

Surat tersebut mengarahkan para kapolda dan kapolres untuk berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pihak lainnya agar Pilkada tetap berjalan aman. Selain itu, jajarannya pun diminta untuk memahami peraturan KPU terkait penerapan protokol kesehatan dan menyosialisasikan protokol kesehatan secara masif.

Potensi Kerumunan Picu Munculnya Klaster Baru

Sebelumnya, Indonesia telah menghadapi klaster baru akibat adanya kegiatan yang memicu kerumunan. "Berdasarkan data nasional, terdapat berbagai kegiatan kerumunan yang berdampak pada timbulnya klaster penularan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia," ujar Wiku.

Adapun beberapa di antaranya adalah Sidang Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sinode yang menghasilkan 24 kasus pada 5 provinsi, klaster kegiatan Bisnis Tanpa Riba yang menghasilkan 24 kasus pada 7 provinsi, hingga klaster kapal pesiar Diamond Princess dengan 17 persen penumpang dan awak kapal terinfeksi Covid-19. Acara Bisnis Tanpa Riba bahkan menghasilkan angka kematian mencapai 12,5 persen.

Berbagai fenomena ini sejalan dengan penelitian Ibrahim dan Memish (2020) yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan akan hubungan dua arah antara kerumunan dan penyebab penyakit menular. Oleh karenanya, Wiku mengingatkan untuk tetap menghindari kondisi kerumunan.

Ujungnya akan berdampak pada 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) yang harus dilakukan menyeluruh. Pasalnya, periode inkubasi antara terpapar virus dan gejala rerata hanya lima hari. Gejala itu sendiri dapat muncul dua hari kemudian.

"Jika bisa disimpulkan, bahwa ada waktu sekitar 3 hari terhadap kontak erat itu dilacak dan diisolasi segera. Sebelum terus melanjutkan penularan ke lingkar yang lebih luas lagi. Saya minta kesadaran dan kerjasama untuk tidak berkerumun. Karena apa yang kita semai, inilah yang akan kita tuai. Jangan gegabah dan egois," kata Wiku.