Memahami Infodemi Agar Tak Terjebak Hoaks Covid-19

Di saat masih harus berperang melawan pandemi, Indonesia juga masih mengalami persoalan disinformasi yang disebut dengan infodemi. Menurut World Health Organization (WHO), infodemi adalah informasi berlebihan mengenai Covid-19 secara daring atau luring. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan saat ini sudah terdapat 108 berita bohong yang beredar mengenai vaksin.

WHO menyebutkan informasi ini mencakup upaya yang disengaja untuk menyebarkan informasi yang salah untuk merusak respon kesehatan masyarakat dan mendorong agenda alternatif suatu kelompok atau individu. Dampak yang ditimbulkan adalah membahayakan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan stigma terhadap Covid-19 dan penyintasnya, hingga berdampak pada kepatuhan masyarakat akan sistem kesehatan.

WHO menilai ini membahayakan karena mengurangi efektivitas dan membahayakan kemampuan negara untuk menghentikan pandemi. Virus Corona merupakan pandemi yang berada pada era penggunaan yang masif akan teknologi dan media sosial, yang menjadi tempat rujukan mencari informasi dan tetap terkoneksi satu sama lain. Namun, penyebaran informasi yang begitu cepat dan tidak terkendali justru dapat memperlambat penanganan Covid-19.

Dalam survei Katadata Insight Center (KIC) tentang Opini Publik & Komunikasi Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada 30 Juli – 18 Agustus 2020, yang dilakukan terhadap 1.847 responden di seluruh wilayah Indonesia ini menunjukkan sebanyak 69,4 persen hoaks tentang Covid-19 menyebar di platform media sosial Facebook dan 51,4 persen melalui Whatsapp. Presentase hoaks terbesar ketiga sebanyak 38 persen menyebar di platform Instagram.

Menurut Asisten Profesor Ilmu Sains dan Teknologi Universitas Northwestern Anto Mohsin dalam tulisannya yang dipublikasikan oleh The Conversation, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penyebaran berita bohong. Pertama, bias konfirmasi dan ruang gema. Mudahnya mengakses informasi dapat membuat orang membaca dan menyebar informasi tanpa mengecek kembali informasi tersebut.

Hal ini membuat orang kewalahan mengolah informasi. Sehingga muncul sebuah fenomena pembaca cenderung memilah informasi yang sesuai dengan pemikirannya, yang disebut bias konfirmasi. Hal ini diperburuk dengan minimnya pemahaman mengenai sains, khususnya penyakit menular.

Kedua, teknologi komunikasi modern. Pada era teknologi komunikasi modern, semua orang bisa membuat dan menyebarkan konten. Hal ini bahkan dapat membuat orang awam merasa menjadi ahli. Ia menyoroti persoalan yang ada seperti di platform media sosial seperti Facebook dan Whatsapp.

“Berbeda dengan media massa arus utama yang memiliki kode etik, wartawan, hingga editor yang memverifikasi informasi, media sosial tidak memiliki ‘penjaga gawang’ yang mengatur pembuatan dan penyebaran informasi,” Anto menyebutkan pada tulisannya.

Ketiga, adanya insting dasar manusia yang selalu ingin tahu. Anto menambahkan bahwa perasaan ingin tahu biasanya dibarengi dengan perasaan takut. Saat pandemi, perasaan ini akan dibarengi dengan menyalahkan orang lain dan menjaga identitas positif suatu kelompok. Sehingga, ini yang memunculkan penyebaran teori konspirasi.

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antar stakeholder dalam memerangi disinformasi.  Menurut Anto, pemerintah adalah aktor utama yang bertanggung jawab menangani penyebaran hoaks. Langkah ini telah dilakukan oleh Kominfo dengan merilis secara berkala bukti berita bohong yang disebar melalui media sosial.

Selain itu, peran media arus utama juga penting dalam menangkal berita bohong pandemi. Caranya dengan menerapkan jurnalisme data.  Menurut Global Managing Editor Operations Thomson Reuters, Reg Chua, jurnalisme data berperan penting untuk menghindari bias-bias informasi yang kerap muncul di media sosial seperti Facebook.   Masyarakat pun perlu menyadari pentingnya berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Berupaya untuk mengurangi bias informasi dengan mengkaji kembali sumber berita termasuk penulisnya dapat membantu terhindar dari infodemi.