Kementerian ESDM Pastikan Belum Ada Perpanjangan Operasi Freeport

Perpanjangan masa operasional Freeport Indonesia menunggu kesepakatan divestasi.
Image title
23 Juli 2018, 16:57
Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan hingga kini belum ada perpanjangan masa operasi PT Freeport Indonesia. Padahal Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport akan berakhir 31 Juli 2018. Adapun masa operasional Freeport tersisa hingga 2021.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan kepastian masa operasi Freeport ini menunggu divestasi selesai. “Kalau belum selesai, jangan diberikan dulu,” kata dia di Jakarta, Senin (23/7).

Divestasi saham merupakan salah satu syarat bagi Freeport mendapatkan perpanjangan masa operasional. Ada hal lainnya yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan masa operasional yakni pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), perubahan kontrak karya menjadi IUPK, dan stabilitas investasi, terkait pajak.

Empat isu tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Freeport McMoran selaku pemegang saham PTFI dan pemerintah Indonesia. Bahkan sempat menandatangani pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) pada 29 Agustus 2017.

Advertisement

Bambang menyampaikan, peluang PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan masa operasional memang sangat besar. Apalagi dalam kontrak karya yang diteken 1991, terutama pasal 31 menyebutkan pemerintah tidak dapat menunda atas permohonan Freeport memperpanjang masa operasional.

Di sisi lain, jika tambang ini berhenti maka akan ada ongkos yang mahal. “Lebih parah lagi kalau maintanace tidak dijaga sekali, akan hilang potensinya,” ujar Bambang.

Dosen Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan penghentian masa operasional Freeport akan memberikan dampak bagi Indonesia. Pasal 31 ayat 2 di Kontrak Karya menyebutkan jika kedua pihak sepakat mengehentikan operasional maka, seluruh aset harus dibeli Indonesia.

Jika itu opsi itu diambil, maka yang harus dibayar pemerintah Indonesia pun tidak sedikit. “Itu sekitar US$ 6,4 milar,” ujar dia.

Adapun proses divestasi sudah menyetujui mengenai harga. Kesepakatan harga itu ditandai dengan penandatanganan HoA antara PT Indonesia Asahan Aluminium, Freeport McMoran dan Rio Tinto.

Dalam kesepakatan itu, Inalum harus mengeluarkan duit sebesar US$ 3,85 miliar agar bisa memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Perinciannya, US$ 3,5 miliar untuk membeli 40% hak kelola Rio Tinto, yang bisa dikonversi menjadi saham PTFI dan sisanya US$ 350 juta membeli 9,36% saham PT Indocopper Investasma yang nantinya juga akan terdelusi.

Target Tahun Ini

Head of Corporate Communications & Government Relations Inalum Rendi Witular mengatakan pembelian hak kelola Rio Tinto ini agar penerimaan negara dari Freeport tidak berkurang. Apalagi, Rio Tinto dan Freeport memiliki kesepakatan.

Kesepakatan itu berbunyi jika produksi mencapai level tertentu yakni sekitar 100 juta ton, maka perusahaan asal Britania Raya itu berhak memperoleh sebesar 40% pada tahun 2022. Sebaliknya, jika produksi tidak mencapai itu, Rio Tinto tidak mendapatkan apa pun.

Atas dasar itu, Pemerintah melalui Inalum harus membeli hak kelola Rio Tinto. “Apabila kami tidak menyelasikan masalah Rio Tinto, pendapatan negara akan jauh berkurang,” ujar dia.

Untuk sampai peralihan saham, Inalum masih harus melewati tiga perjanjian lagi. Ketiga perjanjian itu adalah exchange agreement yang meliputi ketiga pihak,. Kemudian stakeholder agreement antara PT Inalum dan Freeport McMoran dan purchase and sale agreement. 

(Baca: Inalum Harus Lewati Tiga Tahap Lagi Sebelum Kuasai 51% Saham Freeport)

Rendi optimistis, semua perjanjian itu bisa selesai secepatnya. "Dalam HoA memang tidak disebutkan kapan selesai, tapi semua perjanjian itu bisa dilakukan secara pararel. Kami berharap akhir tahun selesai," kata dia.

Reporter: Fariha Sulmaihati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait