ADB: Negara di Asia-Pasifik Hadapi Ancaman Kemiskinan

Selain kebijakanperlindungan sosial pemerintah perlu mengubah mental masyarakat
Image title
Oleh
21 Agustus 2014, 14:46
Kemiskinan
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Hasil kajian Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik akan menghadapi tantangan berat untuk menurunkan kemiskinan.

Guanghua Wan, principal economist ADB, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan ini memang telah secara dramatis menurunkan angka kemiskinan dari 54,7 persen pada 1990 menjadi 20,7 persen pada 2010. Meski begitu, perlu ada upaya yang lebih fokus untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Selain itu, menurut dia, pemerintah di negara-negara kawasan perlu menjaga keamanan pasokan makanan serta menekan harga pangan. Kemudian ada pula faktor-faktor lain yang perlu ikut diperhatikan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

?Karena seperti banjir misalnya, itu akan berpengaruh pada peningkatan kemiskinan,? kata Wan di Jakarta, Kamis (21/8).

Key Indicators 2014  yang disusun ADB menyebutkan, tolok ukur kemiskinan sebesar US$ 1,25 per orang per hari sudah tidak lagi cukup untuk menggambarkan kemiskinan di kawasan. ADB mengubah ukuran kemiskinan menjadi US$ 1,52 per orang per hari.

?Garis kemiskinan US$ 1,25 per hari tidak memadai untuk di Asia dan Pasifik karena kurang memperhitungkan biaya yang diperlukan kelompok miskin untuk mempertahankan standar hidup minimum,? ujar Wan. 

Ari Perdana, Asisten Koordinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan tolok ukur garis kemiskinan US$ 1,51 tidak bisa diterapkan di setiap negara. Hal ini karena nilai tukar di setiap negara berbeda.

?Kita pakai yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pendapatan Rp 300 ribu per orang di perkotaan dan Rp 250 ribu di desa. Kalau dihitung sebenarnya sama,? jelas dia.

Ari mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan perlindungan sosial, seperti bantuan langsung sementara (Balsem), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan program lainnya. Dia mengakui, kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga hasilnya belum efektif.

?Misalnya sosialisasi, saya tahu masih banyak masyarakat yang nggak tahu mengenai program-program ini. Untuk itu ke depan, partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan,? tutur dia.

Menurut Wijayanto Samirin, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, selain perlindungan sosial pemerintah perlu mengubah mental masyarakat. ?Supaya masyarakat itu nggak selalu mengandalkan pemerintah, dan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Terutama saat menghadapi guncangan seperti kondisi ekonomi,? kata dia.

Dia menambahkan, infrastruktur perlu dibangun segera oleh pemerintah, khususnya transportasi. Sebab, masalah transportasi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. ?Traffic jam itu kan menurunkan produktivitas. Jadi transportasi perlu dikembangkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan,? ujar dia.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait