ADB: Negara di Asia-Pasifik Hadapi Ancaman Kemiskinan
Ari Perdana, Asisten Koordinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan tolok ukur garis kemiskinan US$ 1,51 tidak bisa diterapkan di setiap negara. Hal ini karena nilai tukar di setiap negara berbeda.
?Kita pakai yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pendapatan Rp 300 ribu per orang di perkotaan dan Rp 250 ribu di desa. Kalau dihitung sebenarnya sama,? jelas dia.
Ari mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan perlindungan sosial, seperti bantuan langsung sementara (Balsem), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan program lainnya. Dia mengakui, kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga hasilnya belum efektif.
?Misalnya sosialisasi, saya tahu masih banyak masyarakat yang nggak tahu mengenai program-program ini. Untuk itu ke depan, partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan,? tutur dia.
Menurut Wijayanto Samirin, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, selain perlindungan sosial pemerintah perlu mengubah mental masyarakat. ?Supaya masyarakat itu nggak selalu mengandalkan pemerintah, dan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Terutama saat menghadapi guncangan seperti kondisi ekonomi,? kata dia.
Dia menambahkan, infrastruktur perlu dibangun segera oleh pemerintah, khususnya transportasi. Sebab, masalah transportasi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. ?Traffic jam itu kan menurunkan produktivitas. Jadi transportasi perlu dikembangkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan,? ujar dia.
