Sebanyak 34 Tokoh Tolak Kriminalisasi Kebijakan Century

Kebijakan bailout Bank Century bukan tindak pidana dan mengkriminalisasi suatu kebijakan itu sesuatu hal yang salah
Image title
Oleh
10 Juli 2014, 18:50
tipikor.jpg
KATADATA/ Donang Wahyu
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ?  Sebanyak 34 tokoh menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan perkara pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Bailout Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya. Masukan itu berisi agar majelis hakim bersikap adil terhadap kasus tersebut, mengingat penyelamatan Bank Century merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pejabat Bank Indonesia untuk mengantisipasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008.

Pendapat dan masukan dalam bentuk ?Amicus Curiae" terkait kasus FPJP dan Bailout Bank Century? diserahkan oleh Todung Mulya Lubis, Natalia Soebagjo, dan Sarwono Kusumaatmadja, sebagai perwakilan dari para tokoh yang tergabung dalam ?Sahabat Pengadilan? kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gusrizal, untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

"Kami ingin memberikan perspektif kepada majelis hakim. Kami setuju dengan pemberantasan korupsi namun kami melihat ada gejala bahwa pengadilan ini mengadili kebijakan. Nah kebijakan itu kan satu hal yang harus diambil oleh pejabat apalagi dalam keadaan krisis yang muncul," ujarnya dalam siaran persnya 10 Juli 2014.

Todung berpendapat, kebijakan itu bukan tindak pidana dan mengkriminalisasi suatu kebijakan itu sesuatu hal yang salah. Menurut dia mengkriminalkan suatu kebijakan itu mempunyai dampak yang sangat serius. Pembuat kebijakan akan merasa takut membuat kebijakan, padahal mereka memiliki dasar pertimbangan tersendiri.

Advertisement

Menurutnya, bila menilai kebijakan post factum setelah kebijakan itu di buat, orang mudah menyalahkan dan menilai kebijakan itu tidak tepat. Padahal, kebijakan memang harus dibuat karena ketika krisis itu ada dan harus mengambil keputusan, maka seorang pejabat harus mengambil keputusan, kalau tidak dia bisa disalahkan seumur hidupnya.

"Dia kan tidak mau disalahkan seumur hidupnya. Karena ini menyangkut ekonomi negara, menyangkut sistem perbankan Indonesia. Jadi menurut saya ini bahayanya," ucapnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini pihaknya ingin meminta pertimbangan majelis untuk berlaku adil dalam perkara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Bailout Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya.

"Tolong melihat kepentingan bangsa yang lebih besar. Jangan hanya terpaku pada pendekatan formalistik," jelasnya.

Penyampaian pendapat dan masukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta  tersebut disampaikan oleh para tokoh dalam bentuk Amicus Curiae atau ?Sahabat Pengadilan? (friends of the court), yang lazim dipraktikkan dalam tradisi common law.

Beberapa tokoh yang mendukung Amicus Curiae yaitu tokoh publik yang cukup dikenal dan berasala dari berbagai latar belakang profesi diantaranya ahli Hukum, perbankan, ekonomi, kebijakan publik, akademisi, tokoh masyarakat, pegiat anti korupsi, praktisi, dan advokat. 

Mereka di antaranya Todung Mulya Lubis, Natalia Soebagjo, Hikmahanto Juwana, Goenawan Muhammad, Sofyan Djalil, Sofian Effendy, Sarwono Kusumaatmadja, KH Salahuddin Wahid, Franz Magnis Suseno, Darmin Nasution, Albert Hasibuan, Arifin Panigoro, Emil Salim, Abdillah Toha, dan Denny Indrayana.

Amicus Curiae dalam prakteknya juga telah diakui dan diterapkan dalam masyarakat hukum Indonesia, diantaranya dalam Perkara Peninjauan Kembali MA antara Time Inc. Asia, Et. Al melawan H.M. Suharto tahun 1999, peninjauan Kembali MA antara Erwin Ananda melawan Negara Republik Indonesia (Kasus Playboy) tahun 2011. Kasus yang lain yaitu perkara di PN Tangerang antara Prita Mulyasari melawan Negara Republik Indonesia (Kasus Prita) tahun 2009, dan perkara di PN Makassar antara Upi Asmaradhana melawan Negara Republik Indonesia tahun 2009.

Dalam hal ini, Pengadilan diizinkan menerima dan mempertimbangkan adanya pihak ketiga independen yang menyampaikan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengambil keputusan yang benar dan adil. 

Mengenai kasus dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Todung Mulya Lubis menilai kasus itu murni kasus gratifikasi. Namun, jika kebijakan bailout dan penyelamatan Bank Century dipersalahkan akan menyebabkan dampak pada semua keputusan-keputusan yang diambil dalam menyelamatkan aset-aset negara.

"Ketika pengadilan tidak mengatakan ada krisis ekonomi, nanti semua aset tidak berjalan, Indonesia tidak seperti negara-negara lain yang memberlakukan blangkeet gurantee," terang Todung.

Menurut Todung, selama suatu kebijakan dibuat tidak ada niat jahat, menguntungkan pribadi maka hal itu tidak bisa di pidana.

 

Reporter: Nur Farida Ahniar
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait