Ramai Isu Reshuffle, Gerindra dan Golkar Pasrah Ikut Keputusan Jokowi
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo dan Ma’ruf Amin kembali santer terdengar pada bulan ini. Desas-desusnya, Jokowi akan kembali merombak jajaran menteri kabinet pada pertengahan bulan ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, perombakan kabinet makin dekat seiring legalitas Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) makin kuat dengan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah pelantikan pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022 hingga 2027 pada Selasa (7/6), pun dikabarkan tak lepas dari pembahasan pergantian kabinet.
Pada reshuffle kali ini, Presiden dikabarkan akan mengakomodasi kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk masuk kabinet. Jatah buat PAN sempat santer disebut beberapa kali. Terutama setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menemui Jokowi pada 4 Maret lalu. Selain PAN, PDIP juga akan mendapat tambahan jatah menteri.
Menanggapi isu ini, Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar adanya informasi reshuffle dari kalangan istana. Namun terlepas dari itu, menurutnya wacana reshuffle merupakan wewenang dari presiden sehingga dia tak mau mendahului.
“Apakah kemudian itu berlangsungnya reshuffle atau tidak, saya pikir kita tunggu saja karena kewenangan dari presiden,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6).
Jika reshuffle benar dilakukan pada 15 Juni mendatang, meski menjabat sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia tak mau memberikan pandangan mengenai pos kementerian yang layak untuk diganti. Menurutnya, presiden sebagai pimpinan kabinet lebih paham terkait kinerja anak buahnya.
Oleh sebab itu, dia menyatakan Partai Gerindra akan menyerahkan persoalan reshuffle kepada presiden. “Saya pikir presiden lebih tahu. Kita menyerahkan sepenuhnya ke presiden karena itu kewenangan dan hak prerogratif presiden,” tuturnya.
Sikap Gerindra yang menyerahkan keputusan reshuffle kepada presiden, juga sama dengan Partai Golkar.
