Bukan Hanya Anies, Gerindra Ungkap Upaya Penjegalan Kepada Prabowo

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang kian dekat, meningkatkan suhu politik di Indonesia. Isu mengenai penjegalan terhadap sosok yang berpotensi menjadi calon presiden (capres) muncul, setelah Partai Demokrat menilai ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengeklaim upaya penjegalan tersebut tidak hanya terjadi kepada Anies, karena hal serupa juga dialami Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau soal penjegalan itu bukan cuma yang disampaikan di media. Pak Prabowo juga mau dijegal," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya, penjegalan ini dilakukan dengan pemasangan baliho di beberapa daerah. "Tapi balihonya membuat rating pak Prabowo turun," jelasnya. 

Untuk mengatasi hal ini, pihaknya meminta kader di daerah langsung turun ke lapangan untuk menurunkan berbagai baliho yang tersebar. Selain itu, melaporkannya kepada pihak berwajib.

Dasco mengatakan baliho ini terpasang pada daerah-daerah yang menjadi kantong suara Prabowo, seperti Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Madura. 

Ia juga mengeklaim pihaknya sudah mengetahui pelaku yang melakukan upaya penjegalan ini. Meski begitu, ia tak terlalu mempermasalahkan. "Kalau secara masif, dia itu mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Kita tahu. Tapi ya sudahlah," ucapnya.

Kendati demikian, Dasco tak merinco mengenai muatan pada baliho yang disebutnya menurunkan rating Prabowo tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K. Harman mengaku mendapatkan informasi mengenai sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya, yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny usai Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9) lalu.

Menurut Benny, penjegalan ini dilakukan dengan mengganggu terbentuknya koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini.

Hal ini dinilainya mengganggu proses demokrasi, karena proses tersebut semestinya dilakukan dengan persaingan sehat. Artinya, setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan. "Tidak boleh menggunakan posisi kekuasaan," tegasnya.

Partai Demokrat diketahui tengah membangun komunikasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem, untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dalam menentukan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024.