Jokowi Setop Ekspor Bijih Bauksit, Pengusaha Khawatir Pasokan Mubazir
Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai kebijakan larangan eskpor bauksit mentah pada pertengahan tahun depan, perlu diimbangi dengan pengadaan pabrik pengolahan mineral atau smelter. Jika tidak, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pasokan bijih bauksit menjadi mubazir, karena tak bisa diolah.
Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistyanto, mengatakan fasilitas pemurnian smelter di dalam negeri belum cukup untuk mengolah seluruh produksi bijih bauksit yang ada. Menurut catatan APB31, ada 28 perusahaan yang aktif dalam kegiatan penambangan bijih bauksit dengan capaian produksi rata-rata 2 juta ton per tahun.
Hal ini membuat produksi bijih bauksit setiap tahun rata-rata menyentuh angka 56 juta ton. "Produksinya mirip-mirip tiap tahun," kata Ronald saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (22/12).
Menurut Ronald, bakal ada potensi sekira 40 juta ton bijih bauksit yang tak bisa terserap, saat pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor. Angka ini muncul dari hitung-hitungan APB3I berdasarkan kemampuan tiga smelter bauksit yang beroperasi, yaitu dua Smelter Grade Alumina (SGA), dan satu Smelter dengan keluaran Chemical Grade Alumina (CGA).
Dua Smelter SGA sanggup mengolah bijih bauksit sebanyak 12, 5 juta ton dengan hasil alumina mencapai 4 juta ton per tahun. Sedangkan Smelter CGA mampu menyerap 750 ribu ton bijih bauksit dengan hasil output olahan bauksit sebesar 300 ribu ton per tahun. "Kendala pada masalah penyerapan. Jika terhambat akan banyak orang yang akan menganggur akibat berhenti produksi," ujarnya.
Kondisi suplai bijih bauksit yang tak terserap dinilai bisa menimbulkan kerugian berlipat. Alasannya, para pelaku usaha rata-rata mengeluarkan belanja modal senilai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 18,6 triliun per tahun. Pendanaan ini umumnya digunakan untuk mengolah 6 juta ton bijih bauksit menjadi 2 juta ton alumina per tahun.
Realisasi Pembangunan Smelter
Di sisi lain, pemerintah menyebutkan memiliki empat smelter bauksit eksisting dengan kapasitas olahan atau output alumina, mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya. Adapun Kementerian ESDM menargetkan tambahan 9 smelter bauksit akan beroperasi pada 2023.
Menurut Ronald, target pemerintah untuk dapat mendirikan 9 smelter bijih bauksit itu relatif sulit tercapai. Selain kebutuhan dana yang tinggi, sumber pendanaan atau pinjaman untuk pembangunan smelter bijih bauksit terbilang sulit. "Pendanaan sulit. Punya pemerintah pun belum selesai apalagi yang punya swasta. Rata-ratas masih 23%, 25%. Mungkin yang bisa selesai hanya punya ANTAM," kata Ronald.
Oleh karena itu, Ronald berharap pemerintah bisa mengkaji ulang ihwal rencana penyetopan ekspor bauksit mentah. Menurutnya, kebijakan larangan ekspor bauksit tak bisa disamakan dengan klaim keberhasilan pemerintah dalam moratorium ekspor bijih nikel.
Dia juga mendorong badan legislatif untuk merevisi peta jalan hilirisasi bahan mentah bauksit yang tertuang pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. "Hilirisasi nikel beragam, beda dengan bauksit yang tunggal pada alumunia," ujar Ronald.
Pemerintah akan mendorong pembangunan 12 fasilitas pemurnian atau smelter baru untuk memanfaatkan kebijakan larangan ekspor bauksit mentah. Saat ini, jumlah smelter bauksit yang beroperasi di dalam negeri adalah empat unit dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton per tahun.
