Jokowi Larang Ekspor Bauksit Mentah, Pengusaha Minta Dibuat Peta Jalan

Pengusaha membutuhkan peta jalan dan data yang jelas mengenai sumber daya dan industri bauksit.
Nadya Zahira
22 Desember 2022, 06:47
Presiden Joko Widodo tiba untuk menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam ne
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Presiden Joko Widodo tiba untuk menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam negeri.

Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo resmi mengentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Namun demikian, pengusaha membutuhkan peta jalan dan data yang jelas mengenai sumber daya dan kebutuhan bauksit.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha indonesia atau Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan larangan eksor bauksit sudah tepat. Dia mengatakan, hilirisasi dibutuhkan untuk mendapatkan nilai tambah ekspor. Selain itu, hilirisasi juga dibutuhkan untuk menarik investasi.

Namun demikian, kebijakan tersebut harus seimbang dengan kebutuhan pengusaha.

"Dengan adanya larangan ini, pemasukan di dalam negeri jangan sampai berkurang," ujarnya kepada Katadata.co.id, saat ditemui di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk membuat peta jalan atau road map mengenai industri bauksit.

"Kami mendukung kebijakan tersebut, cuma mesti dibuatkan satu road mapnya ya, jadi proses hilirisasi ini butuh seperti apa, dan dari bahan baku mana saja gitu kan, nah ini yang harus menjadi perhatian kita juga," ujar Shinta.

Jokowi tak takut digugat

Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan tersebut diumumkan setelah Indonesia kalah dari gugatan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO.

Sementara itu, Jokowi mengatakan tak khawatir keputusannya ini digugat lagi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ia akan tetap terus menghentikan ekspor mineral meski menghadapi tantangan.

"Kalau digugat, biarkan saja. Kita setop lagi yang lain, terus saja begitu," katanya. 

Dia mengatakan pelarangan ekspor bauksit ini akan mendorong peningkatan nilai tambah. Selain itu kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Jokowi mengatakan penghentian ekspor merupakan strategi pemerintah untuk menggenjot hilirisasi. Jokowi yakin jika hilirisasi bisa dilakukan, maka akan ada lompatan angka ekspor yang besar. "Neraca dagang kita sudah 31 bulan surplus," katanya.

 Bank Indonesia mencatat nilai ekspor bauksit nasional mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017 nilai ekspor bauksit Indonesia baru sekitar US$66,43 juta. Kemudian di tahun-tahun berikutnya nilai ekspornya terus meningkat, hingga mencapai US$628,17 juta pada 2021.

Dalam jangka waktu 5 tahun, nilai ekspor bauksit tersebut meroket hingga hampir sepuluh kali lipat. Hal ini memperlihatkan bauksit Indonesia semakin banyak dibutuhkan di pasar internasional, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan nilai tambahnya.

 

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait