Terlibat Politik, Anggota BPK Harus Mundur
KATADATA ? Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semestinya meninggalkan aktivitas politik selama masih menjabat. Keterlibatan dalam kegiatan politik merupakan pelanggaran kode etik BPK.
?Jika sudah begitu, pilihannya mengundurkan diri dari BPK,? kata mantan anggota BPK Baharuddin Aritonang seusai promosi disertasinya yang berjudul ?Pelaksanaan Tugas BPK dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Baik Pasca Perubahan UUD 1945? di Universitas Trisaksi, Jakarta, Rabu (18/6).
Pernyataan Baharuddin tersebut terkait keterlibatan anggota BPK Ali Masykur Musa dalam sejumlah kegiatan politik. Dia pernah mengikuti konvensi calon presiden (capres) yang diselenggarakan Partai Demokrat, dan terakhir sempat menjadi anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Meski mengajukan cuti, kata Baharuddin, anggota BPK tetap tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini lantaran statusnya sebagai anggota masih melekat pada dirinya. ?Kan statusnya tetap saja anggota BPK. Itu hanya alasannya saja, bilang tidak melanggar karena cuti,? tuturnya.
Menurutnya, Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK harus segera menyelesaikan kasus ini agar penyelenggaran negara oleh BPK juga bisa berjalan bersih dan baik. "Sekarang tinggal bagaimana MKKE menyelesaikan itu. Dan itu harus didorong," tuturnya.
Menurut Baharuddin, integritas anggota BPK tidak dapat diukur dari latar belakangnya sebagai politisi atau profesional. Asalkan, anggota tersebut memahami fungsi BPK. Hal ini sesuai dengan hasil obervasinya di beberapa lembaga auditor di negara lain.
"Di Amerika Serikat iya dari akuntan. Tapi di Jerman, Belanda, dan Kanada tidak. Bahkan ketuanya politisi. Pemahaman fungsilah yang terpenting," tuturnya.
Selain itu, perlu ada semangat dari anggota BPK, agar dalam menjalankan tugasnya pun berjalan baik dan sesuai aturan. ?Perlu ada revitalisasi atau penyemangat bagi anggota, agar hasil pemeriksaan juga maksimal,? ucap dia.
