Rajin Jual SUN, Pemerintah Antisipasi Rebutan Dana dengan Bank
KATADATA - Di awal tahun ini, pemerintah terlihat agresif menghimpun pendanaan melalui penerbitan surat utang negara (SUN). Dengan iming-iming bunga SUN yang lebih tinggi ketimbang deposito, animo investor sangat besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, pemerintah tak khawatir kondisi itu akan mengganggu likuiditas perbankan.
Per 4 Maret lalu, nilai surat utang yang sudah diterbitkan pemerintah mencapai Rp 158,1 triliun. Jumlahnya setara 29,14 persen dari target pembiayaan melalui surat berharga negara (SBN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sebesar Rp 542 triliun. Dana pinjaman itu untuk membiaya defisit anggaran 2016 yang diperkirakan mencapai Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2016.
Pada Senin (7/3) lalu, pemerintah secara resmi menjual obligasi syariah (sukuk) ritel senilai Rp 31,5 triliun. Dengan tawaran bunga 8,3 persen, obligasi berjangka waktu tiga tahun ini kebanjiran peminat. Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menepis kekhawatiran terjadinya pengetatan likuiditas perbankan karena dana simpanan masyarakat di bank tersedot ke obligasi pemerintah.
“Dana masyarakat itu tidak disimpan lama-lama di kas negara. Dipakai lagi buat belanja sehingga uang tersebut kembali masuk ke sistem (perbankan),” katanya di Jakarta, Senin lalu. Hal ini baru menjadi masalah kalau pemerintah tidak segera membelanjakan duit tersebut sehingga terhambat masuk sistem perbankan. Alhasil, likuiditas bank bisa mengetat.
(Baca: Likuiditas Mengetat, Rp 95 Triliun Berpotensi Cabut dari Bank)
Di sisi lain, penerbitan SUN senilai total Rp 542 triliun tahun ini tersebut tidak semuanya bakal menyedot dana segar para investor dan deposan. Menurut Robert, sebanyak Rp 190 triliun surat utang yang diterbitkan untuk menggantikan surat utang lama yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, ada SUN Rp 15 triliun yang tenornya satu tahun serta pembelian kembali SUN senilai Rp 3 triliun. “Kira-kira sekitar Rp 200 triliun (surat utang yang diterbitkan) akan segera kembali lagi (ke sistem perbankan). Jadi, jangan dianggap Rp 540 triliun kami sedot dari perbankan,” katanya.
Jadi, nilai penerbitan SUN yang bisa mempengaruhi dana masyarakat di sistem perbankan sekitar Rp 300 triliun. Namun, 24 persen dari nilai SUN tersebut akan diterbitkan dalam valutas asing (valas) untuk investor global. Robert mengakui, adanya potensi perebutan dana masyarakat (crowding out) di pasar obligasi sehingga likuiditas bank bisa mengetat. Apalagi, likuiditas keuangan di dalam negeri tidak terlalu besar.
