Daftar Panama Papers Akan Dicocokkan dengan SPT Pajak
Direktorat Jenderal Pajak akan menelisik nama-nama yang masuk dalam Panama Papers. Daftar yang bersumber dari bocoran dokuemen firma hukum Mossack Fonseca, Panama itu akan dicocokkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyebutkan direktoratnya memiliki 2.040 nama orang Indonesia yang membuka akun di sejumlah negara suaka pajak atau tax havens. Dari jumlah itu, sebagian sesuai dengan data dalam Panama Papers. Data Direktorat Pajak diperoleh dari otoritas pajak negara lain, sejak Agustus 2015. Untuk itulah data tersebut hendak dibedah. (Baca: Tak Lapor Kekayaan di Panama, PPATK Desak Ketua BPK Mundur).
Sayangnya, kata Ken, data Panama Papers tak dilengkapi dengan nomor rekening atau alamat wajib pajak di Indonesia. “Data Panama Papers hanya 800 nama (WNI). Special Purpose Vehicle-nya tidak tahu, nomor rekening tidak, jumlah bank juga. Jadi nggak bisa dipajaki. Data Panama Papers ini hanya mengkonfirmasi,” ujar Ken, Rabu, 13 April 2016.
Untuk bisa memajaki nama-nama tersebut perlu data yang lebih lengkap. Karenanya, menurut Ken, perlu kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Tujuan utamanya yaitu untuk menarik dana kembali ke dalam negeri sehingga bisa diinvestasikan. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja, daya beli, dan objek pajak meningkat.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Pajak Mekar Satria Utama mengatakan data Panama Papers yang diterima direktoratnya hanya sebagian. Namun, rencananya, seluruh dokumen tersebut akan diserahkan ke Direktorat Pajak untuk divalidasi dan disesuaikan dengan data milik otoritas pajak. (Baca juga:PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers).
