Menteri ESDM Serahkan Keputusan Lahan Masela ke Masyarakat Maluku
Masalah perebutan penentuan lahan untuk proyek Blok Masela mendapat perhatian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian siap memfasilitasi dua kabupaten yang sedang berebut.
Menteri Energi Sudirman Said mengatakan tidak ingin keputusan pengembangan Blok Masela dengan skema darat (OLNG) malah menimbulkan masalah baru. “Kami mengharapkan masyarakat di Maluku yang menyepakati. Jangan keputusan yang sudah menjadi satu kejelasan malah bikin mereka konflik,” kata Sudirman saat ditemui di Kantornya, Selasa, 28 Juni 2016.
Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z. Yunus sebelumnya mengatakan untuk menentukan lokasi proyek ada dua kabupaten yang sedang berebut, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dua kabupaten ini berebut karena menganggap daerahnya adalah yang paling dekat dengan sumber gas di Lapagan Abadi tersebut.
Untuk itu Taslim menilai, Kementerian Dalam Negeri perlu dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kami mengharapkan yang terbaik dan ekonomis buat Inpex (operator) dan negara,” ujar dia. (Baca: SKK Migas Lobi Inpex Percepat Ajukan Proposal Blok Masela)
Sementara itu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan ada tujuh pulau yang menjadi opsi lokasi pembangunan kilang darat Blok Masela. Dua pulau berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yakni Pulau Selaru dan Yamdena. Sedangkan dua lainnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu Pulau Babar dan Pulau Masela. Ada pula Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru. "Terus ada dua lagi pulau kecil-kecil," kata Amien, Selasa pekan lalu.
Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengembangkan Blok Masela dengan skema darat. Pertama, kebutuhan lahan untuk kilang darat minimal 600 hektare. Kedua, dari segi teknis, lahan tersebut minimal tidak terganggu siklus angin musiman, seperti Muson Barat dan Muson Timur yang dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas operasional kilang. (Baca: SKK Migas Cari Lahan 600 Hektare untuk Proyek Blok Masela)
"Dari sisi teknis harus dilihat mana yang memungkinkan. Kalau ada satu pulau lagi ada Muson Barat, maka pelabuhan itu harus di sebelah timur, kalau lagi ada Muson Timur maka pelabuhan harus di sebelah barat ," kata dia.
Ketiga, penentuan lahan yang cocok untuk pengembangan Blok Masela harus mengedepankan aspek sosial, yakni melibatkan pandangan dari pemerintah daerah (pemda) di Maluku. Tujuannya agar pemda ikut memberikan rekomendasi lahan yang cocok. (Baca: Menteri ESDM Minta Pemda Maluku Awasi Calo Tanah Proyek Masela).
Adapun Gubernur Maluku Said Assagaff tidak mau berkomentar banyak mengenai masalah perebutan lahan Blok Masela. Dia menyerahkan masalah tersebut kepada masing-masing bupati. “Cek saja ke bupati setempat,” kata dia kepada Katadata, Jumat, 24 Juni 2016.
