Sudirman Said: Menteri Jepang Pertanyakan Proyek Masela dan HVDC
Pemerintah mulai menanyakan nasib kelanjutan proyek yang dikerjakan investor dari negaranya di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Motoo Hayashi saat pertemuan bilateral dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Pertemuan ini berlangsung di sela-sela agenda pertemuan tingkat menteri energi negara-negara G20, Kamis 30 Juni 2016 di Beijing. Dalam pertemuan tersebut Motoo Hayashi menyampaikan komitmen Jepang untuk terus berpartisipasi pada program pembangunan di Indonesia. Dia juga juga menyampaikan rasa hormat Jepang atas perhatian Presiden Jokowi pada penandatangan Financial Closing proyek Pembangkit Listrik Batang, Jawa Tengah.
Hayashi juga menyinggung proyek Blok Masela yang dioperatori oleh Inpex Corporation. Sebenarnya Jepang menghormati keputusan Indonesia terkait ladang gas yang ada di Laut Arafura tersebut. Namun dengan perubahan skema pengolahan dari pemerintah, pihak Jepang meyakinkan bahwa perlu ada perubahan pada perjanjian kerjasama produksi. (Baca: Jalankan Putusan Jokowi, Inpex Ajukan 3 Permintaan Blok Masela)
Selain itu, Menteri Ekonomi Jepang ini juga mempertanyakan proyek transmisi arus searah tegangan tinggi (HVDC) Sumatera-Jawa 500 kiloVolt (kV). Pemerintah Negeri Sakura ini berharap bisa mendapat kejelasan dari Pemerintah Indonesia agar proyek tersebut dapat selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Pemerintah Indonesia menaruh perhatian sangat serius pada proyek HVDC ini. “Kami berjanji akan mencari jalan keluar yang menguntungkan bagi semua pihak,” ujarnya berdasarkan keterangan resmi, Kamis (30/6). (Baca: Menteri Sudirman: Lima “Pembangkangan” PLN)
Proyek HVDC ini memang sempat menjadi polemik karena PLN ingin menghapusnya dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan sedikitnya ada tiga alasan utama pihaknya menghapus proyek HVDC.
Pertama, pembangunan transmisi Sumatera-Jawa dianggap tidak ekonomis pada kondisi saat ini. Kedua, masalah teknis pelaksanaan. Dia mencontohkan, Sumatera masih sangat membutuhkan daya listrik yang besar. Sedangkan di Jawa saat ini sudah masuk dalam 23 ribu megawatt yang dimuat dalam dokumen RUPTL. Ketiga, rencana pembangunan proyek HVDC sudah terlampau lama sehingga mesti dikaji ulang lebih mendalam.
Mengakhiri polemik ini Kementerian ESDM memasukkan proyek HVDC dalam RUPTL periode 2016 – 2025, melalui surat keputusan Nomor 5899/K/20/MEM/2016. Alasannya adalah kesiapan pendanaan, yakni pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan jangka waktu 30 tahun. (Baca: Rencana Proyek Listrik Disahkan, Menteri ESDM: Hentikan Polemik)
Sementara adanya permintaan perpanjangan kontrak Blok Masela, sampai saat ini memang masih dalam pembahasan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Menurut Sudirman, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk setiap masukan yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
