ICW Minta PLN Libatkan KPK dalam Proses Lelang Proyek Listrik

Penulis: Miftah Ardhian

Editor: Yura Syahrul

17/9/2016, 09.00 WIB

Pihak PLN diminta transparan dalam seleksi dan penentuan pemenang lelang proyek listrik. "Yang ini kan susah dideteksi, apalagi intervensinya itu dilakukan secara halus."

PLTU Suralaya
Arief Kamaludin|KATADATA

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses lelang proyek pembangkit listrik program 35 ribu mega watt (MW). Alasannya, lelang proyek listrik diikuti banyak perusahaan yang terafiliasi dengan para pejabat. Salah satunya adalah tender proyek listrik Jawa 1 yang diikuti oleh PT Rukun Raharja Tbk, perusahaan milik suami Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, saat ini belum ada aturan khusus yang melarang perusahaan yang terafliliasi dengan pejabat publik maupun kerabat dekatnya mengikuti proses lelang, khususnya proyek listrik. Karena itu, ICW meminta PLN melibatkan KPK dalam proses lelang sehingga prosesnya berjalan semestinya.

"PLN bisa menggunakan pengawas eksternal. Apa susahnya minta bantuan KPK, for free," ujar Ade kepada Katadata, Jumat (16/9). Dengan begitu, tidak akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kalaupun perusahaan itu menang, maka memang berdasarkan kompetensinya. "Dia yang paling layak, dan perusahaan dia yang paling memberikan keuntungan untuk PLN.

(Baca: Perusahaan Keluarga Puan Berpeluang Garap Proyek Listrik Jawa 1)

Selain meminta pelibatan KPK, ICW meminta para pejabat atau kerabat dekat pejabat yang mengikuti proses lelang agar bisa mendeklarasikan konflik kepentingan. Hal tersebut berisi pernyataan dari pejabat maupun kerabat dekat pejabat tersebut bahwa mereka memiliki konflik kepentingan dalam proses lelang. Dengan begitu, mereka harus dijauhkan dan tidak berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama lelang.

Di sisi lain, pihak PLN diminta transparan dalam seleksi dan penentuan pemenang lelang proyek listrik. "Yang ini kan susah dideteksi, apalagi intervensinya itu dilakukan secara halus," kata Ade. Karena itulah, perlu membuka dan melibatkan pihak eksternal dalam melakukan pengawasan. "Kalau dari dalam (PLN) tidak mau, ya pihak eksternal harus didorong ikut mengawasi."

Sampai saat ini, ICW terus mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan pasal untuk memperketat perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat mengikuti lelang proyek dari pemerintah. Namun, Ade mengaku, masih belum ada respons dari kedua institusi negara tersebut. (Baca: Perusahaan Suami Puan Ikut Proyek Jawa 1, PLN Diminta Tender Ulang)

Karena itulah, dia berharap PLN mau menerima masukan-masukan dari ICW. "Penyelenggara tender harus transparan. Apapun ya. Sekali lagi PLN harus belajar banyak dari pengalaman sebelumnya," katanya.

Seperti diberitakan Katadata, Rukun Raharja (RAJA) yang bergabung dalam konsorsium PT pembangkit Jawa Bali (PJB) dan Mitsubishi Corporation menjadi salah satu kandidat kuat pemenang lelang proyek PLTGU Jawa 1. Kandidat kuat lainnya adalah konsorsium PT Pertamina (Persero) yang bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Marubeni Corporation.

Selain itu, lelang proyek PLTGU berkapasitas 2x800 MW ini diikuti oleh konsorsium PT Adaro Energy Tbk dengan perusahaan asal Singapura Sembcorp dan konsorsium PT Medco Power Generation Indonesia bersama perusahaan asal Qatar, Nebras Power.

Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja Cindy Budijono mengakui, perusahaannya mengikuti tender proyek listrik Jawa 1 dengan bergabung dalam konsorsium PJB. Porsi RAJA dalam konsorsium itu sebesar 15 persen.

Yang menarik, Rukun Raharja adalah perusahaan publik di bidang energi yang dimiliki oleh Hapsoro Sukmonohadi, yang notabene suami Puan Maharani. Jejak Hapsoro di perusahaan itu terekam dari posisinya sebagai Komisaris Utama Rukun Raharja sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

(Baca: Konsorsium Investor Jepang Berpeluang Garap Pembangkit Jawa 1)

Meski sudah lengser dari kursi komisaris utama, Hapsoro masih mempunyai saham RAJA melalui perusahaan miliknya, PT Sentosa Bersama Mitra.
Dalam laporan keuangan RAJA kuartal II 2016, Sentosa Bersama merupakan pemegang saham mayoritas RAJA dengan porsi 29,02 persen.

Pemegang saham lainnya adalah Sunmax Enterprise Limited 16,62 persen dan Blackgold Resources Limited 12,51 persen, serta masyarakat 41,85 persen.

Cindy enggan menyebutkan kepemilikan saham Hapsoro di RAJA. “Itu sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan,” ujarnya, Rabu (14/9) lalu, “Tapi Pak Hapsoro saat ini menjadi advisor.”

Di tempat terpisah, Puan mengelak mengomentari keterkaitannya atau suaminya dengan Rukun Raharja. “Kok urusannya jadi itu. Ini DPR,” kata dia sambil tersenyum, saat ditemui sebelum rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 14 September lalu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan