Pemerintah Daftarkan 2.590 Pulau Baru Indonesia ke PBB
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan laporan data 2.590 pulau bernama baru ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan kepada PBB akan menambah pulau terdaftar yang sebelumnya berjumlah 13.466 pulau menjadi 16.056 pulau.
Pelaporan akan dilakukan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Abidin pada United Nations Group of Experts on Geographical Names dan Conference on the Standardization of Geographical Names, yang digelar pada 7-18 Agustus di New York, Amerika Serikat. BIG merupakan National Names Authority dari Indonesia yang perannya menggantikan Tim Nasonal Pembakuan Nama Rupabumi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menjadi salah satu pihak yang berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi, dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil sejak 2005. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti menyatakan pihaknya telah selesai melakukan verifikasi pulau-pulau tersebut pada bulan lalu.
"Hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau," kata Brahmantya dalam keterangan resminya, Kamis (17/8). (Baca: Menteri Susi: 1.106 Pulau Tak Bernama Siap Didaftarkan ke PBB)
Dia menyebutkan, angka 16.056 pulau merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan ke PBB pada 2012. Namun, dia mengaku jumlah terbaru masih belum final karena belum seluruh pulau-pulau kecil divalidasi. Pemerintah masih akan terus dilakukan verifikasi dan pembakuan nama pulau.
