Kinerja Terbaik, Jatim Gaet Tambahan Dana Insentif Rp 25 Miliar
Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai provinsi yang mendapat Dana Insentif Daerah (DID) tambahan terbesar tahun ini yaitu Rp 25 miliar. Insentif diberikan lantaran provinsi tersebut dianggap berkinerja baik pada tahun lalu.
Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo memaparkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi daerah agar mendapatkan DID tambahan. Syarat paling minimal yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Syarat lainnya, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu. Selain itu, penggunaan lelang elektronik atau e-procurement untuk proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. (Baca juga: Desak Pemda Tarik Investasi, Pemerintah Pertimbangkan Hukuman)
Secara rinci, Boediarso memaparkan tiga provinsi dengan DID tambahan terbesar yaitu, Jawa Timur Rp 25 miliar, Sumatera Barat Rp 20 miliar, dan Sumatera Selatan Rp 15 miliar. "Ketiga provinsi ini yang dari semua prestasi tadi, anggaran DID-nya paling besar," ujar dia usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10).
Di tingkat kota, Semarang dan Surabaya tercatat sebagai kota dengan DID tambahan terbesar. Sedangkan di tingkat kabupaten yaitu Banyuwangi dan Bangli. (Baca juga: Ada Pilkada Serentak 2018, Dana Alokasi Umum Semua Provinsi Naik)
Tahun depan, pemerintah berencana memperberat syarat penerima DID, di antaranya dari minimal memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP dari BPK selama tiga tahun berturut-turut dan sederet kategori kinerja lainnya.
Selain itu, pemerintah akan menghapus ketentuan pengalokasian minimum DID ke daerah. Selama ini, daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK dan tepat waktu dalam menetapkan Perda APBD mendapatkan minimal DID sebesar Rp 7,5 miliar.
Menurut Boediarso, penghapusan dilakukan lantaran menyebabkan daerah berlomba-lomba mendapat WTP dengan berbagai cara. "Saya tidak tutup mata kalau banyak daerah yang mengejar WTP dengan berbagai cara. Termasuk dengan menyuap auditor BPK," ucapnya.
