Kereta Cepat Jakarta–Bandung Dibahas di Istana, Skema Pendanaan Tetap
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam skema pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Hal ini dikatakannya usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri untuk membahas kemajuan proyek ini.
Ketika ditanya awak media mengenai potensi perubahan skema pembiayaan, dirinya membantah, "Masih sama persis, tidak ada yang berubah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10).
Menurut Rini, Jokowi hanya berpesan agar proyek ini benar-benar dipersiapkan dengan baik dari segi teknis maupun pembiayaan. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ikut menghadap Jokowi.
Kementerian Perhubungan, menurut Budi, hanya akan turut mengatur soal jadwal proyek, manajemen lalu lintas, hingga memastikan bahwa Badan Usaha Milik Negara memiliki ekuitas untuk menggarap proyek ini. "Tapi sampai sekarang sudah tidak ada masalah," ujarnya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, kereta cepat ini kemungkinan akan diintegrasikan dengan Bandara Kertajati yang saat ini sedang dibangun di Kabupaten Majalengka. Pembahasan kereta cepat juga menyangkut masalah teknis seperti adanya terowongan sepanjang 20 kilometer. "Terutama karena wilayah tersebut rawan gempa," ujar Luhut.
Sebelumnya, dalam rapat tiga bulan lalu, Presiden Joko Widodo meminta besaran saham konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikaji kembali. Dia ingin porsi saham BUMN dikurangi dari 60% menjadi hanya 10-20%.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pengurangan porsi saham ini untuk meminimalisasi risiko BUMN dalam menggarap proyek tersebut.
"Sekarang kan 60% (BUMN) : 40% (Tiongkok atau Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10% untuk (BUMN) Indonesia lalu 90% Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki.
