Bos Bukalapak Usul Pajak E-Commerce Maksimal 0,5%
Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak.com Ahmad Zaky menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pada transaksi e-comerce. Hanya, ia meminta agar nilainya tak terlalu besar.
Selain itu, ia juga meminta agar pajak yang akan dikenakan terhadap transaksi jual-beli barang di e-commerce bersifat final, seperti yang berlaku di bursa saham. “Sekitar 0,25-0,5% karena margin mereka (penjual) tipis-tipis," ujar Zaky saat ditemui disela acara Tech in Asia Jakarta 2017, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).
Dirinya menjelaskan, pengenaan pajak pada kisaran 5-10% dari transaksi dinilai akan memberatkan penjual yang didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal, UKM juga menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
(Baca juga: Banyak Toko Tutup, Pengelola Mal Minta Kelonggaran Pajak)
Selain itu, Zaky juga meminta agar sebelum menarik pajak dari platform e-commerce, termasuk marketplace seperti Bukalapak, pemerintah terlebih dulu menertibkan penjualan-penjualan yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram.
Separuh Pembayaran e-Commerce Indonesia Menggunakan Transfer Bank
Jika tidak, ia khawatir penjual yang ada di marketplace seperti Bukalapak ini akan migrasi dengan melakukan kegiatan jual beli melalui media sosial. "Jika memang pemerintah memberlakukan pajak secara adil (termasuk bagi penjual online di media sosial), tentunya akan kami dukung," ujar Zaky.
Lebih lanjut Zaky menuturkan, saat ini bisnis marketplace berkembang cukup pesat. Bukalapak sendiri mengalami pertumbuhan hingga 100% lebih. Zaky mengklaim, perusahaannya telah menjadi salah satu platform digital terbesar (unicorn) yang ada di Indonesia dengan valuasi nilai melebihi US$ 1 miliar.
(Baca juga: Jumlah Startup Baru di Indonesia Turun 23% Dibandingkan Tahun Lalu)
Transaksi di Bukalapak pun terus mengalami peningkatan, dengan konsumen yang telah bertransaksi sebanyak 10 juta dan 2 juta pelapak. Zaky sendiri mengaku, tidak merasakan penurunan daya beli masyarakat karena volume dan nilai transaksi yang terus mengalami kenaikan.
"Bahkan, kalau agresifitas marketing kami cut, ya sudah memperoleh profit. Tapi kami tidak mau lakukan itu," ujarnya.
Menyikapi soal perpajakan, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan bahwa rencana ini masih terlalu prematur. Kepala Divisi Pajak, Infrastruktur, dan Keamanan Siber idEA Bima Laga menyatakan, e-commerce adalah bisnis yang baru berkembang dan belum siap dipajaki. “Kesiapan kami tergantung pemerintah yang menciptakan iklim untuk penjualan digital,” kata Bima.
(Baca juga: Resmi Masuk Bursa, Saham M Cash Melesat 49%)
