Mangkrak Puluhan Tahun, Tol Becakayu Akhirnya Diresmikan Jokowi
Setelah penantian yang panjang selama 21 tahun, akhirnya pembangunan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) rampung. Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Becakayu Seksi I B dan I C (Cipinang-Jakasampurna). Peresmian dilakukan di atas ruas tersebut di Kecamatan Jakasampurna, Kota Bekasi, Jumat (3/11).
Menurut Presiden, rampungnya tol ini menjawab keraguan masyarakat bahwa Tol Becakayu akan selesai. "Tiga tahun lalu tidak ada yang percaya (selesai) kan," kata Jokowi. (Baca: Pertaruhan Jokowi di Proyek Infrastruktur)
Tol Becakayu menghubungkan kota Bekasi dan Jakarta sepanjang 21,04 kilometer. Pembangunan jalan tol ini akan terdiri dari 2 seksi yakni Seksi I dari Kasablanca hingga Jaka Sampurna sepanjang 11 Km dan Seksi 2 dari Jaka Sampurna hingga Duren Jaya sepanjang 10,04 Km. Pembangunan proyek Tol Becakayu menghabiskan biaya hingga Rp7,2 triliun.
Sebenarnya proyek ini sudah diinisiasi sejak zaman Orde Baru, tepatnya pada 1994. Jokowi mengatakan tol ini mulai berjalan setelah Surat Perintah Kerja (SPK) terbit pada tahun 1996. Baru berjalan 2 tahun, proyek jalan tol ini yang dikerjakan PT Kresna Kusuma Dyandra berhenti akibat krisis ekonomi pada 1998. Padahal, tiang-tiang pancang tol layang ini sudah terpasang.
Pada 2007, sempat muncul niat untuk kembali melanjutkan pembangunan tol ini. Saat itu Sekjen Departemen PU Roestam Sjarief dengan Dirut PT Kresna Kusuma Dyandra Marga Moertomo Basuki selaku investor, melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Becakayu. Sayangnya, setelah itu tak pernah lagi ada kabar kelanjutan proyek tersebut. Masalah pembebasan lahan dan pembiayaan menjadi penghambatnya.
(Baca: Jokowi Minta 34 Pembangkit Listrik Mangkrak Dilanjutkan)
Beberapa hari menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Pekerjaan Umum yang dijabat Djoko Kirmanto saat itu, melakukan peletakan batu pertama menandai kelanjutan proyek Tol Becakayu. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pengadaan tanah pada seksi I dan II senilai Rp 350 miliar.
Berganti pemerintah tidak lantas membuat proyek ini kembali mangkrak. Presiden Jokowi berkomitmen melanjutkan proyek ini hingga selesai. Dua bulan setelah Jokowi menjabat Presiden, PT Waskita Karya (Persero) Tbk diminta mengambil alih 60 saham Kresna Kusuma Dyandra Marga dari PT Tirtobumi Prakarsatama, PT Citra Mandiri Sukses Sejati, PT Indadi Utama, dan PT Remaja Bangun Kencana. Dengan akuisisi tersebut Waskita langsung memulai kembali pembangunan tol tersebut pada awal Januari 2015.
Komitmen Jokowi ditunjukkan dengan beberapa kali dirinya meninjau langsung pembangunan proyek tersebut. Pada 7 November 2016, Jokowi kembali meninjau proyek ini. Saat itu dia memastikan Tol Becakayu bisa beroperasi pada kuartal I-2017. Ruas yang ditargetkan rampung adalah sebagian sesi I sepanjang 8 kilometer, dari Pondok Kelapa hingga Universitas Borobudur, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sedangkan total seksi I sepanjang 11 kilometer baru akan tuntas akhir 2017.
(Baca: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)
Namun, target tersebut belum bisa tercapai. Waskita Karya baru bisa menyelesaikan sebagian tol tersebut pada awal November 2017. Jokowi mengatakan tol melayang penghubung Jakarta Timur dan Bekasi ini akan segera beroperasi secara penuh mulai besok (4/11).
"Sudah dipakai besok agar apa ? Agar perusahaan dapat pemasukan," katanya. Setelah meresmikan sebagian ruas, Presiden memerintahkan Tol Becakayu diperpanjang hingga ke Tambun.
Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk M. Choliq mengatakan tol ini masih akan digratiskan sembari menunggu aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal tarif tol ini. Dirinya juga menjanjikan tol ini akan beroperasi secara penuh pada Juli 2018.
"Kalau sekarang 8,4 kilometer yang selesai, nantinya 16,5 kilometer," katanya.
Dia juga mengakui ada rencana untuk memperpanjang tol ini sampai ke Tambun. Namun hal tersebut tentunya harus melewati proses lelang terlebih dahulu oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), "Masih tergantung Menteri PUPR," ujarnya.
