Luhut Lapor Jokowi, Daerah Bekasi-Purwakarta Tak Bisa Jadi KEK

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

20/11/2017, 16.21 WIB

Luhut yang semula mendorong KEK, akhirnya menyadari kekeliruannya. “Tidak mungkin ini jadi KEK, apalagi mereka (industri) hanya minta izin lebih mudah."

Luhut Binsar Pandjaitan
Arief Kamaludin|KATADATA
Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hari ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai pertemuan, Luhut mengaku membahas beberapa hal dengan mantan Walikota Solo tersebut. Salah satunya terkait proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Dia menjelaskan ada empat hal yang dilaporkan kepada Presiden. Pertama, terkait perhelatan akbar Sail Sabang 2017 di Aceh, yang rencananya akan digelar mulai 2 Desember mendatang.  Acara yang rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo itu, akan dibuka oleh Luhut.

Kedua, perkembangan proyek kereta ringan alias Light Rail Transit / LRT yang segera mendapatkan kepastian pendanaan. "Progressnya, financial closing tanggal 9 Desember tahun ini," ujar Luhut yang ditemui usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11). (Baca: Belanja Modal Proyek LRT Ditambah Rp 1 Triliun)

Topik ketiga yang dilaporkan ke Presiden adalah persiapan resepsi pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu yang akan diselenggarakan di Medan.  Menurut Luhut, persiapan acara ini masih lancar dan tidak ada masalah. Acara ngunduh mantu usai pernikahan Kahiyang-Bobby rencananya digelar pada 24 hingga 26 November 2017 di Perumahan Bukit Hijau Regency Taman Setia Budi, Medan.

Sedangkan topik keempat, Luhut melaporkan kawasan industri terpadu Bekasi–Karawang–Purwakarta. Dia menjelaskan studi mengenai kawasan industri ini sedang berjalan dan ditargetkan awal bulan depan akan segera selesai. Tim yang mengkaji proyek ini terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas).

Seperti diketahui, beberapa menteri berbeda pendapat mengenai rencana pengembangan kawasan ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai kawasan tersebut tak memenuhi syarat dijadikan KEK.

Bambang menganggap ketiga daerah tersebut lebih cocok dijadikan kawasan metropolitan, karena sudah berkembang pesat dan telah memiliki fasilitas pembangunan infrastruktur, sehingga tak lagi memerlukan insentif fiskal. Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menyatakan KEK lebih cocok dioperasikan di wilayah luar Pulau Jawa.

Luhut yang awalnya mendorong kawasan ini dijadikan KEK, akhirnya menyadari kekeliruannya. “Tapi tidak mungkin ini jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apalagi mereka (industri) hanya minta izin lebih mudah,” ujarnya. (Baca: Menteri Beda Pendapat soal KEK Bekasi, Luhut: Tunggu Hasil Kajian)

Pekan lalu Luhut menyatakan, Kamar Dagang Industri (Kadin) mengusulkan industrialisasi ketiga wilayah karena mencakup 60 persen kegiatan ekonomi di Indonesia. “Kalau efisiensi terjadi pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa dekat 7 persen, bukan tidak mungkin mencapai 9 persen pada 2024,” ujarnya.

Kadin meminta industrialisasi seperti Kawasan Industri Terpadu untuk memudahkan kepengurusan bisnis yang cepat, bukan tentang insentif pajak. Luhut juga menekankan tidak ada kepentingan untuk memuluskan jalan Meikarta untuk membangun kota baru. “Target kami adalah efisiensi terhadap industri yang sudah jalan,” tuturnya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan