Pemerintah Butuh Dirjen Pajak Moderat, Robert Pakpahan Dinilai Cocok
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analys (CITA) Yustinus Prastowo menyebut pemerintah bakal mencari sosok Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang moderat di tahun politik. Maka itu, ia menilai beralasan jika mencuat nama Robert Pakpahan yang kini menjabat Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan.
"Ada law enforcement dan tarik-tarikan untuk makro ekonomi. Ini menurut saya pada akhirnya memunculkan nama Robert Pakpahan (sebagai kandidat Dirjen Pajak). Karena ada kebutuhan moderasi," kata Prastowo saat Media Gathering di Manado, Kamis (23/11) malam. (Baca juga: Sri Mulyani Harap Presiden Segera Tunjuk Dirjen Pajak yang Baru)
Menurut dia, Robert merupakan sosok yang tidak terlalu menggebu-gebu. Maka itu, cocok dengan pemerintah yang cenderung menghindari gejolak dari sisi anggaran di tahun politik. Selain itu, ia juga dianggap sebagai sosok yang berpengalaman dan sudah dikenal secara internasional.
(Baca juga: Suhu Politik Menghangat, Pemerintah Sengaja Buat APBN 2018 Konservatif)
Ke depan, Prastowo menduga, jika pertimbangan pemerintah seperti yang dijabarkannya, maka penegakan hukum akan dilakukan secara selektif oleh Ditjen Pajak. “Dipaksa untuk memilih jalan moderat,” ucapnya.
Namun, kebijakan tersebut dinilainya wajar untuk menjaga stabilitas di tahun politik. Apalagi, tanpa kebijakan pajak yang ‘aneh-aneh’ pun, tetap bermunculan isu yang belum jelas kebenarannya dan membuat panik masyarakat.
“Saya khawatir kalau ini tidak dimoderasi, kebijakan pajak ke depan malah akan jadi boomerang bagi pemerintah karena efek goreng-gorengan tadi," ucapnya.
Adapun Dirjen Pajak saat ini Ken Dwijugiasteadi bakal pensiun pada 1 Desember 2017. Meski begitu, hingga Kamis (23/11), Juru Bicara Presiden Johan Budi menyatakan penilaian oleh Tim Penilai Akhir belum dimulai. (Baca juga: Presiden Belum Tunjuk Dirjen Pajak Baru)
Sebelum nama Robert mencuat, beredar sederet nama pejabat yang disebut-sebut menjadi kandidat Dirjen Pajak baru. Setidaknya ada empat nama dari internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencuat yaitu Hadiyanto yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kemenkeu; Suryo Utomo Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak; Awan Nurmawan Nuh Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak; dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Ismayati.
Selain itu, muncul juga dugaan ada pejabat eselon II di internal Ditjen Pajak yang berpeluang jadi kandidat. Sementara itu, pejabat dari luar Kemenkeu yang santer diperbincangkan yaitu Amien Sunaryadi, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
