Luhut: Jepang Belum Pasti Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah membuka peluang negara lain di luar Jepang dalam pendanaan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Dia menilai jika nantinya ada negara lain yang bisa mendanai lebih murah, Indonesia bisa saja tidak mengambil pendanaan dari Jepang.
"Jadi masalah struktur pendanaannya kami minta betul-betul supaya efisien,” kata Luhut dalam siaran pers, Kamis (14/12).
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo, Jepang pada Rabu (13/12). Pertemuan tersebut dilakukan menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral kedua negara yang akan dilaksanakan pada Januari 2018.
(Baca: Adu Jepang dan Korsel, Kajian Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Maret 2018)
Lebih lanjut Luhut mengatakan, pemerintah akan mencari pilihan yang terbaik dalam menentukan pendanaan proyek tersebut. “Jadi jangan sampai nanti ada orang lain (selain Jepang) bisa mendanai lebih murah, tapi kami (tetap) ambil mereka (Jepang),” kata Luhut.
Luhut mengatakan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh membebani keuangan negara. “Jangan sampai pembengkakan utang berlebihan yang tidak jelas pengembaliannya. Indonesia sekarang tuh sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa asal berutang saja," kata dia.
Luhut mengatakan telah menjelaskan kepada pemerintah Jepang bahwa pemerintah saat ini masih melakukan kajian yang diperkirakan selesai pada Maret 2018. Pemerintah akan membandingkan hasil kajian antara Korea Selatan, Jepang dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
