Tanggapi Moody's, Sri Mulyani: Pemilu Tak Hambat Reformasi Ekonomi
Lembaga pemeringkat Internasional Moody's Investor Service menyatakan agenda pemilihan umum (Pemilu) kemungkinan bakal menghambat momentum reformasi ekonomi di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak sepakat dengan pernyataan tersebut. Ia menyatakan reformasi ekonomi di berbagai bidang bakal terus berjalan.
Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah tengah berfokus menyelesaikan ribuan laporan permasalahan investasi. “Banyak sekali (permasalahan) investasi dan kami sekarang malah akan masuk ke masalah detail apa yang jadi penghambat investasi itu, dan mindset-nya adalah bagaimana kami memecahkan masalah mereka,” kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (10/1). (Baca juga: Jelang Pilkada, Pemerintah Diminta Waspadai Pengelolaan Anggaran)
Selain menangani kendala investasi, pemerintah juga sedang memperbaiki hambatan tata niaga di dalam negeri, di antaranya dengan memangkas secara signifikan jumlah barang yang masuk kategori larangan terbatas (lartas) impor. Tujuannya, agar arus barang di pelabuhan dan bandara semakin cepat dan biaya impor bisa ditekan.
Ia pun meyakinkan, perhelatan politik di Tanah Air tidak akan mengganggu konsentrasi pemerintah. “Ini kami betul-betul pemerintah sekarang duduk, koordinasi, kolaborasi, sinergi, untuk bisa membuat kemajuan yang konkrit di bidang investasi dan mendukung ekspor. Ini adalah komitmen,” kata dia. (Baca juga: Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi Diuji Coba di Tiga Kabupaten)
Sejalan dengan Sri Mulyani, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara meminta masyarakat tak meragukan komitmen pemerintah. “Kita jangan ragukan komitmen pemerintah melakukan reformasi ekonomi walaupun tahun politik,” kata dia.
Mengutip laporan Moody’s, selain Indonesia, India juga akan menggelar pemilihan umum kepala daerah pada tahun ini. Sedangkan Malaysia, Kamboja, Fiji, Thailand, Banglades, and Pakistan akan melakukan pemilihan parlemen. Adapun Maladewa akan melakukan pemilihan presiden. (Baca juga: Pengusaha Tak Seoptimistis Pemerintah Memproyeksi Ekonomi 2018)
Adapun pernyataan Moddy’s soal risiko melambatnya reformasi ekonomi lantaran melihat perkembangannya di beberapa negara jelang Pemilu. Moody’s menyebut Malaysia belum menunjukkan perbaikan penerimaan negara selama dua tahun belakangan karena mempersiapkan pemilihan parlemen pada tahun ini. Reformasi ekonomi di Kamboja juga terhambat karena meningkatnya tensi politik di negara tersebut.
