Sri Mulyani: Kapal Pencuri Ikan Bisa Jadi Aset Negara

Penulis: Rizky Alika

Editor: Pingit Aria

Kamis 11/1/2018, 18.28 WIB

Menurut Sri Mulyani, keinginan Menteri Susi dan Presiden Jokowi dapat dijembatani.

sri mulyani
Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut angkat bicara soal polemik penenggelaman kapal pencuri ikan. Menurutnya, ketimbang ditenggelamkan, kapal-kapal yang tertangkap itu bisa disita untuk menjadi aset negara.

“Sekarang belum, tapi nanti kita akan liat saja sebetulnya strategi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bagaimana intruksi Presiden agar kapal-kapal itu bisa didayagunakan,” ujar Sri Mulyani di Perpustakaan Nasional, Kamis (11/1).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, kapal-kapal sitaan yang menjadi aset negara dapat diberdayakan untuk mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Bahkan, ia siap membantu melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Kita akan lihat apa yang akan dilakukan Bu Susi di dalam menangani kapal-kapal yang dianggap illegal, bagaimana mengelola asetnya. Kami akan membantu sepenuhnya,” ujar dia.

(Baca juga:  Setop Penenggelaman Kapal, Kalla: Ada Protes dari Negara Lain)

Sebelumnya, Sri menjelaskan, kapal asing pencuri ikan yang tertangkap sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk aset negara, asalkan melalui proses hukum yang benar.

"Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara. Tentu saja itu bisa dimanfaatkan bagi kita," katanya setelah acara ulang tahun LMAN, Jakarta Rabu (10/1).

Ia menuturkan, selama ini fokus perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah agar kapal asing tidak menyalahgunakan merampok sumber daya laut di Indonesia.

"Concern atau perhatian dari Ibu Susi bagaimana kapal kapal ini tidak menyalahgunakan apakah izin, baik trayek maupun dari sisi pengambilan ikan atau sumber daya alam di Indonesia," ujarnya.

Sementara, fokus Presiden Joko Widodo, lanjut Sri Mulyani, adalah agar kapal hasil sitaan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kedua opini ini menurut Sri Mulyani dapat dijembatani.

“Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola monitoring dan kemudian memanfaatkan aset untuk menegakkan tata kelola yang baik tapi bermanfaat bagi masyarakat," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan sama-sama mendukung Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan maupun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam isu penenggelaman kapal. Terkait isu ini, Luhut ingin Susi berhenti menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan, dan lebih fokus meningkatkan ekspor.

(Baca juga: Luhut Perintahkan Susi Berhenti Tenggelamkan Kapal Maling Ikan)

“Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan pasti untuk kebaikan,” kata Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Rabu (10/1). Ia menambahkan, “Semua saya dukung.”

Reporter: Rizky Alika dan Pingit Aria