Inalum Targetkan Bisa Kuasai 51% Saham Freeport Juni 2018

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Jum'at 12/1/2018, 18.28 WIB

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan proses negosiasi ini baru tahap valuasi harga saham Freeport.

Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)/Inalum selaku induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang, menargetkan proses pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia bisa selesai Juni 2018. Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan proses negosiasi ini baru tahap valuasi harga saham Freeport. "Targetnya ikut Jonan (Menteri ESDM), Juni 2018," kata dia di Jakarta, Jumat (12/1).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Untuk menguasai 51% saham Freeport, Inalum akan terlebih dulu membeli 40% hak kelola Rio Tinto. Setelah itu mengkonversinya ke dalam bentuk saham. Sayangnya Budi belum mau merinci berapa persentase saham yang dapat diperoleh dari hasil konversi tersebut.

Adapun, Rio Tinto memiliki 40% hak kelola Freeport setelah ada perjanjian tahun 1996 lalu. Pada perjanjian itu Freeport sepakat membagikan hasil produksi sebesar 40% kepada Rio Tinto karena sudah dibantu pendanaan. ”Jadi kalau mau kuasai 51% ya kita mesti diskusi dengan semua pihak kan," kata Budi.

Sementara itu, pemerintah pusat akan memberikan 10% saham Freeport Indonesia kepada pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten Mimika. Ini sesuai perjanjian yang ditandantangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Direktur Utama lnalum, serta diparaf Deputi Bidang Usaha Pertambangan, lndustri Strategis, dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mewakili Menteri BUMN. 

Saham 10% itu untuk mengakomodasi hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen usaha Freeport. Dari jumlah itu pemerintah provinsi Papua mendapat jatah 3% dan pemerintah kabupaten Mimika sebesar 7%. “Kami akan buat perjanjian di Papua," kata Lukas Enembe.

Pendanaan 10% saham ini akan menggunakan mekanisme korporasi yang melibatkan Inalum dan pemerintah daerah, sehingga tidak membebani APBN dan APBD Papua. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelolanya adalah PT Papua Divestasi Mandiri. 

Saham 10% ini diambil setelah pemerintah pusat berhasil memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. “Supaya tidak terpecah. Kalau kami masuk sendiri sendiri nanti kepemilikannya sendiri-sendiri,” ujar Lukas.

(Baca: Bakal Pegang 10% Saham Freeport, Gubernur Papua: Tak Dijual ke Asing)

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan untuk menguasai 51% saham Freeport, pemerintah akan membentuk konsorsium yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Jadi 51% itu atas nama Konsorsium Pemerintah Indonesia," kata dia.