Bappenas: 34 Proyek Infrastruktur Siap Dikerjakan Tanpa Bantuan APBN
Pemerintah tengah mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA). Pembangunan beberapa ruas tol dan pembangkit listrik sudah dilakukan dengan skema ini tahun lalu. Saat ini, terdapat 34 proyek bernilai Rp 348,2 triliun yang siap direalisasikan dengan skema serupa.
“Kita harus melihat potensi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung investasi infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (18/1).
(Baca juga: Kebut Infrastruktur, Pemerintah Pastikan Defisit Anggaran Terjaga)
Adapun ke-34 proyek yang akan dijalankan dengan skema PINA terdiri dari 19 proyek jalan tol bernilai Rp 148,6 triliun, lalu empat proyek penerbangan bernilai Rp 58,5 triliun, kemudian 10 proyek pembangkit dan transmisi listrik bernilai Rp 127,6 triliun, dan satu proyek pariwisata di Labuan Bajo bernilai Rp13,5 triliun.
Melalui skema PINA, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, beban APBN tidak terlalu berat dan pembanguan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat.
Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41,3% atau Rp1.978,6 triliun akan didanai APBN maupun APBD. Kemudian, sebanyak 22,2% atau Rp1.066,2 triliun didanai BUMN dan sisanya 36,5% atau Rp1.751,5 didanai sektor swasta.
