KCI Berencana Kurangi Subsidi Tarif Commuter Line
Operator kereta listrik Jabodetabek, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), mengungkapkan rencananya untuk mengurangi Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pada moda transportasi commuter line. Nantinya masyarakat yang dianggap mampu tidak akan mendapatkan subsidi tarif lagi.
Direktur Teknik dan Sarana KCI Fredi Firmansyah beralasan beban negara cukup besar untuk memberikan subsidi setiap tahunnya. Tercatat pada tahun ini KCI menerima Rp 1,2 triliun untuk membiayai subsidi kewajiban pelayanan publik.
Makanya, pengurangan subsidi untuk kereta, khususnya commuter line perlu untuk dikurangi. Namun di sisi lain, Fredi menjelaskan bahwa pengurangan subsidi ini rencananya hanya akan diberlakukan bagi masyarakat yang dianggap tidak layak menerimanya. Subsidi commuter hanya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kami hanya ingin subsidi kereta bisa tepat sasaran," kata Fredi dalam acara diskusi transportasi di Jakarta, Kamis (15/2). (Baca: PT KCI Hapus Denda pada Tiket Harian Commuter Line)
Fredi mengatakan ide ini telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk dikaji lebih lanjut.
Jika ide ini disetujui, maka teknis pelaksanaan subsidi akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial atau Kementerian Perhubungan.
Nantinya, KCI akan menyiapkan kartu khusus untuk digunakan masyarakat yang berhak mendapat tarif bersubsidi. "Jadi hanya untuk yang miskin dan rentan miskin saja," kata dia.
(Baca: Jalur Kereta Layang Lingkar Jakarta Rp 15 Triliun Segera Dibangun)
Selama ini harga tiket commuter line yang dibayarkan penumpang sebenarnya tidak sampai setengah dari tarif normalnya. Karena 55 persen harga tiket kereta commuter line disubsidi oleh negara. Setelah tidak lagi mendapatkan subsidi, tarif commuter line paling jauh akan mencapai Rp 13 ribu per perjalanan penumpang.
"Tapi mungkin perhitungan teknis dari Kemensos atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, karena subsidi bukan ke kami tapi ke penumpang," katanya.
Fredi meyakini pengurangan subsidi kereta ini tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Masyarakat yang mampu sudah mulai sadar, tidak perlu lagi menerima subsidi.
(Baca: Program OK-OTrip Rp 5.000 Anies-Sandi Tak Termasuk KRL, LRT, MRT)
Kebijakan mengurangi subsidi ini berlawanan dengan program pukul satu harga angkutan umum DKI Jakarta yakni OK-OTrip. Program yang digagas Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini belum bisa terintegrasi dengan commuter line,
Direktur Utama TransJakarta Budi Kaliwono mengatakan program pukul rata tarif transportasi Rp 5.000 tersebut baru mencakup angkutan darat dengan trayek. Menurutnya, apabila terlalu banyak moda terangkum, bisa jadi pelaksanaan program ini akan tertunda karena harus melalui penyesuaian sistem yang rumit.
"Kalau terlalu complicated (moda angkutannya) malah tidak jalan-jalan," kata Budi akhir tahun lalu. (Baca: Dewan Transportasi Jakarta Usulkan Kenaikan Tarif Parkir)
