BPH Migas Dorong Pembentukan Pengecer BBM Resmi di Setiap Desa
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas mendorong pembentukan sub penyalur Bahan Bakar Minyak/BBM di setiap desa. Bahkan untuk mewujudkan itu, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama komite dan pejabar strukturalnya mengunjungi langsung kantor ketua Dewan Perwakilan Daerah/DPD Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara 3 Lantai 8 Jakarta 26 Februari 2018.
Dalam kesempatan itu, Fanshurullah mengatakan kebijakan sub penyalur ini adalah salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM di daerah terpencil yang selama ini belum tersorot pemerintah. Dengan sub penyalur ini juga lah, program BBM Satu Harga dapat tercapai.
Adapun, konsep sub penyalur ini adalah seperti pengecer biasa. Namun, proses pembuatannya didasarkan peraturan yang berlaku. Mereka juga harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu, sehingga keberadaan dapat diawasi dan dikontrol.
Sub penyalur yang sudah diresmikan saat ini ada di Selayar dan tiga lokasi pada tiga distrik di Kabupaten Asmat. Sementara yang sudah siap untuk diresmikan terdapat di Gorontalo, dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten.
Semakin banyak sub penyalur maka bisa memberikan dampak yang luar biasa. “Kita memiliki 22 ribu desa, artinya jika setiap desa terdapat Sub Penyalur maka ini akan sangat luar biasa. Kemudian jika di luar daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar/3T terdapat sekitar 85 ribu desa," kata dia berdasarkan keterangan resminya, Senin (26/2).
Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik ide mengenai Sub Penyalur itu. Untuk merealisaskan ini BPH Migas bersama dengan DPD akan menggandeng beberapa pemangku kepentingan terkait.
