Jokowi Minta Anak Buahnya Waspadai Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mewaspadai fluktuasi nilai tukar rupiah karena dapat mempengaruhi perekonomian dan daya saing Indonesia. Presiden juga meminta jajaran Kabinet Kerja mewaspadai dinamika tingkat suku bunga bank sentral negara lain, pergerakan harga komoditas, hingga arus modal masuk dan keluar.
"Ini harus betul-betul diantisipasi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3).
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini berada pada Rp 13.762 per dolar AS. Perdagangan pasar spot hari ini dibuka pada level Rp 13.747 per dolar AS. Hari sebelumnya, perdagangan ditutup pada level Rp 13.757 per dolar AS. Sementara itu, kisaran rupiah hari ini berada pada rentang Rp 14.737 sampai dengan Rp 13.784 per dolar AS.
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution mengatakan rupiah yang melemah tembus Rp 13.800 disebabkan dampak pernyataan pimpinan bank sentral AS Federal Reserve Jerome Powell. "Bukan karena masalah dalam negeri," kata Darmin.
Darmin meminta Bank Indonesia melakukan pengendalian, meski risikonya cadangan devisa negara kembali turun. "Tidak ada yang gratisan," kata Darmin. (Baca juga: Tekanan Kurs Berlanjut, Rupiah Tembus Rp 13.700 per Dolar AS)
Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan BI perlu melakukan intervensi agar pelemahan rupiah tidak berlanjut lebih dalam. Menurutnya, BI perlu menjaga nilai tukar rupiah sesuai dengan asumsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018, yaitu Rp 13.400.
"Targetnya APBN kan Rp 13,400. Berarti itu nilai dianggap target fundamental di angka itu. Kalau jauh dari Rp 13.400, maka BI sudah perlu intervensi," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (5/3).
Jika rupiah terus liar, Bhima mengatakan akan memberikan dampak terhadap harga pangan yang mahal, defisit fiskal membengkak, kinerja ekspor impor terganggu, bahkan perusahaan domestik yang ketergantungan impor seperti perusahaan farmasi bisa berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal karena nilai tukar yang besar.
