Tiga Program Pemerintah Menghadapi Era Digital

Memasuki era revolusi industri 4.0, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menyatakan, pemerintah sudah membangun tiga ruang kebijakan menyangkut ekonomi digital.

"Dari awal sebetulnya--sejak pemerintahan Joko Widodo--kami sudah identifikasi kelompok-kelompok industri yang penting sekali untuk kami kembangkan," ujar dia saat saat peluncuran Making Indonesia 4.0 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (4/4).

Pertama, insentif fiskal seperti libur pajak (tax holiday), diskon pajak (tax allowance), hingga menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan teranyar, tax holiday diberikan kepada investor baru di 17 industri pionir dengan insentif sampai 20 tahun untuk investasi di atas Rp 30 triliun.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji perluasan industri penerima tax allowance dan mengubah skema braket pajak dari tadinya 30% menjadi beragam. "Nanti bisa 20%, 40%, 60%, hingga 80%," tutur Darmin.

(Baca juga: Pemerintah Siapkan Lima Sektor Industri Masuki Era Data dan Robot)

Ruang kebijakan kedua yakni permudah perizinan dengan online single submission. Yang mana, proses perizinan mulai dari pusat hingga daerah dibuat lebih sederhana menggunakan teknologi informasi (Information Technology/IT). Meski cepat, ia menjamin akuntabilitasnya karena segala bentuk hambatan hingga kredibilitas perusahaan yang mengajukan izin terpantau melalui sistem.

Dari hasil pantauan tersebut, keseluruhan proses bisa dipantau oleh satuan tugas (satgas) di tingkat pemerintah daerah (pemda) hingga Kementerian dan Lembaga (K/L) yang merupakan leading sector. Melalui online single submission ini juga akan diterbitkan single identity secara elektronik. "Kami yang bangun IT-nya dan sudah selesai, juga sudah diuji," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga akan merevisi 11 Undang-Undang (UU) yang mengatur proses perizinan investasi. Harapannya, segala bentuk perizinan--termasuk untuk jenis usaha baru terkait digital--menjadi lebih mudah dan cepat.

(Baca juga: Menperin Promosikan Solusi Ekonomi Digital di Sektor Industri)

Terakhir, pemerintah juga mempercepat pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam hal ini, kata dia, pemerintah menawarkan potongan pajak (tax deduction) untuk perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) dan pendidikan vokasi.

"Kami menawarkan super deduction. Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan konsep baru, ada modul di setiap bidang vokasi yang diambil," kata dia.