54 Titik BBM Satu Harga Masih Terkendala Izin Pemerintah Daerah
PT Pertamina (Persero) terus mengejar target 67 titik Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Saat ini masih ada beberapa kendala dalam menerapkan kebijakan itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dari 67 titik sampai saat ini baru empat yang sudah beroperasi. Kemudian ada sembilan titik yang masih dalam tahap pembangunan. Targetnya pembangunan itu bisa selesai kuartal II tahun 2018.
Sementara itu, sisanya ada 54 titik yang masih menunggu izin dari pemerintah daerah. Untuk itu, Pertamina terus berupaya menyelesaikan perizinan itu. “Di kuartal III 2018 diselesaikan yang 54 titik tadi. Jadi 67 titik bisa diselesaikan," kata Nicke di Jakarta, Rabu (16/5).
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target itu di antaranya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pertamina meminta dispensasi agar proses perizinan bisa paralel dengan pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
Nicke belum mau merinci berapa biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk membangun 67 titik penyalur BBM satu harga tersebut tahun ini. Namun, Pertamina telah memiliki standar dalam membangun lembaga penyalur BBM Satu Harga.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menargetkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga bisa menjangkau 73 titik di seluruh Indonesia. Dari 73 titik itu, 67 titik penyalur dibangun oleh Pertamina, sisanya enam titik dibangun PT AKR Corporindo Tbk.
(Baca: BPH Migas Temukan Penyimpangan BBM Satu Harga di Tiga Lokasi)
Selama tahun 2017, BBM Satu Harga bisa mencapai 57 titik, yang terdiri dari 54 titik dibangun Pertamina dan tiga titik lainnya dikerjakan AKR Korporindo. Pemerintah menargetkan program BBM satu harga mencakup 159 titik hingga tahun 2019, yang akan dikerjakan Pertamina sebanyak 150 titik, dan sisanya oleh AKR Korporindo.
