Pemerintah Beri Tenggat Kalrez Bayar Bonus Tanda Tangan di Blok Bula
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tenggat kepada Kalrez Petroleum membayar bonus tanda tangan di Blok Bula. Ini merupakan salah satu persyaratan untuk penandatanganan kontrak baru blok minyak dan gas bumi (migas) tersebut.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ediar Usman mengatakan hingga kini, Kalrez belum melunasi pembayaran bonus tanda tangan dan jaminan pelaksanaan blok Bula. Alhasil, perusahaan itu harus melunasinya minimal 22 Juni 2018 jika ingin tetap mengelola blok tersebut.
Bonus tanda tangan yang harus dibayar Kalrez di blok ini sebesar US$ 1 juta. Sementara total komitmen kerja pasti selama lima tahun di Blok Bula tahun ini sebanyak US$ 5,25 juta.
Jika perusahaan itu tak juga bisa memenuhi persyaratan maka Kementerian ESDM akan meninjau ulang kontrak blok tersebut dan Kalrez terancam tak bisa menjadi pengelolanya. "Kami sudah kirim surat, sampai tanggal 22 Juni. Kalau mereka tidak menyelesaikannya, penetapannya bisa ditinjau ulang," kata Ediar kepada Katadata.co.id, beberapa hari lalu.
Pemerintah telah memberikan 100% hak kelola Blok Bula kepada Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. Kontrak blok ini akan berakhir pada 1 November 2019. Kontrak baru blok ini akan memakai skema Gross Split.
Awalnya, kontrak blok ini diteken bersamaan dengan tiga blok lain yang kontraknya berakhir tahun 2019. Namun belum bisa dilakukan karena kontraktor belum siap menandatangani kontrak.
Sementara itu kementerian ESDM telah melangsungkan penandatanganan tiga blok migas habis kontrak 2019 pada Kamis (31/5). Ketiga blok itu adalah Jambi Merang, Raja dan Pendopo, dan Seram Non Bula.
(Baca: Tiga Kontrak Gross Split Blok Migas Terminasi Resmi Diteken)
Dari penandatanganan blok itu, pemerintah memperoleh total bonus tanda tangan sebesar US$ 19,2 juta atau setara Rp 258,5 miliar. Sedangkan perkiraan total nilai Investasi dari pelaksanaan kegiatan komitmen pasti lima tahun pertama di tiga blok itu totalnya sebesar US$ 303,7 juta atau setara Rp 4 trilliun.
