Diterpa Isu Kebangkrutan, Pertamina Jamin Tak Ada Pembatalan Proyek
PT Pertamina (Persero) menjamin tidak ada pembatalan proyek yang sudah direncanakan meskipun ada isu mengenai kebangkrutan. Perusahaan pelat merah itu hanya menunda beberapa proyek karena dianggap belum mendesak.
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman membantah perusahaannya saat ini dalam kondisi bangkrut. Bahkan ia optimistis kinerja keuangan semester I tahun 2018 masih dalam tren positif.
Namun, menurut Arif, dengan kondisi saat ini memang ada beberapa proyek yang mengalami keterlambatan dalam penyerapan belanja modal (capital expenditure/capex). Adapun, tahun ini Pertamina menargetkan belanja modal sebesar US$ 6 miliar.
“Kami tidak bangkrut. Capital expenditure kan memang terlambat, tapi tidak ada yang kami batalkan,” kata Arief di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (24/7).
Arief mengatakan salah satu proyek yang mengalami keterlambatan dari jadwal adalah kilang. Meskipun tidak menyebut spesifik kilang mana, tapi penundaan itu dilakukan karena dianggap belum terlalu mendesak.
Pertamina juga tetap optimistis proyek kilang tahun bisa segera mulai. “Kilang kan hanya beberapa yang delay. Tapi kan tidak ada yang urgent, semoga tahun ini sudah mulai,” ujar Arief.
Juni tahun lalu, Elia Massa Manik ketika masih menjabat sebagai Direktur Utama pernah mengatakan penjadwalan ulang proyek kilang. Kilang Tuban, yang awalnya ditargetkan selesai 2021 mundur ke 2024. Kilang Cilacap juga mundur ke 2023 dari sebelumnya 2021.Kilang Balongan mundur dari 2020 ke 2021.
Balikpapan tahap 1 mundur dari 2019 ke 2020. Sedangkan Balikpapan Tahap 2 mundur ke 2021 dari sebelumnya 2020.
Menurut Arief semua proyek itu, termasuk Balikpapan akan tetap berjalan meskipun tidak ada mitra. “Ada mitra atau tidak kami tetap jalan. Yang pasti jangka panjang investasi tidak ada yang kami batalkan,” ujar dia.
Saat ini, Pertamina memang diterpa isu kebangkrutan. Ini karena beredarnya surat tertanggal 29 Juni 2018 dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang memberikan izin prinsip kepada direksi Pertamina untuk melakukan tiga aksi korporasi. Surat yang merupakan tanggapan dari direksi itu menyebutkan izin prinsip dikeluarkan untuk mempertahankan kondisi keuangan Pertamina.
Aksi korporasi itu antara lain share down aset-aset hulu selektif tidak hanya hak kelola, saham kepemilikan dan bentuk lain. Dalam aksi ini, Menteri BUMN meminta Pertamina menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.
Kemudian ada aksi spin off unit kilang minyak di Cilacap dan Balikpapan ke anak perusahaan. Kemudian mengajak mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana pengembangan kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP).
(Baca: Dana Terbatas, Pertamina Jadwal Ulang Proyek Kilang)
Aksi lainnya adalah investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop. Ada juga Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal.
