Pemerintah Kaji Penyaluran KUR dan Bansos Lewat Fintech
Pemerintah menargetkan jumlah penduduk yang terakses layanan keuangan meningkat dari 49% menjadi 75% pada 2019. Untuk bisa mencapai target itu, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengkaji kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial (bansos) melalui financial technology (fintech).
Sekretaris DNKI Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Eny Widiyanti menyampaikan, saat ini hanya bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa menyalurkan KUR dan bansos. "Ke depan kami dorong bagaimana bank BUMN berkolaborasi dengan fintech sistem pembayaran," kata Eny di sela-sela Fintech Inclusion Forum di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (31/7).
Menurutnya, ada beberapa wilayah yang sulit terjangkau bank, terutama daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T). "Untuk meraih yang di ujung-ujung ini, kami akan pakai fintech. Bank memang punya 800 ribu agen, tetapi belum tentu semuanya aktif," kata dia.
(Baca juga: Vestifarm, Fintech Penyalur Rp 21,3 Miliar Modal Pertanian)
Adapun aplikasi mobile financial services dari Telkomsel, TCash sudah pernah menyalurkan bansos pada 2015 lalu. Hanya, penyaluran itu tak berlanjut karena pemerintah merilis aturan yang hanya memperbolehkan bank milik negara untuk menyalurkan bansos. Oleh karenanya, pemerintah mendorong bank berkolaborasi dengan fintech baik untuk bansos ataupun KUR.
Sementara itu, saat ini PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sudah menggandeng sistem pembayaran besutan Go-Jek, Go-Pay. Melalui kolaborasi itu, mitra Go-Jek baik pengemudi ataupun Go-Food bisa memperoleh kredit dari ketiga bank tersebut.
Chief Compliance Officer (CCO) Go-Pay Budi Gandasoebrata menambahkan, bahwa perusahannya sudah berdiskusi dengan beberapa bank lain baik BUMN ataupun swasta untum menyalurkan kredit.
(Baca juga: 4 Strategi Akseleran untuk Salurkan Kredit Rp 200 Miliar Tahun Ini)
