Kepentingan Parpol Koalisi Jokowi Diakomodasi Lewat Nawa Cita Jilid II

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Selasa 7/8/2018, 00.32 WIB

PPP dan PKB mendorong pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masuk dalam Nawa Cita Jilid II.

Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi dengan Presiden Jokowi
(Agus Suparto/Istana Negara)
Presiden Jokowi saat menjamu para sekretaris jenderal partai koalisi.

Sembilan partai politik dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) masing-masing meminta kepentingannya terakomodasi dalam Nawacita jilid II. Partai Golkar misalnya memasukkan program Indonesia Sejahtera 2045 dan Making Indonesia 4.0, dua program yang selama ini dijalankan Golkar.

Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, program Indonesia Sejahtera dimasukkan karena memiliki konsep serupa dengan Nawacita. Lodewijk menjelaskan, Nawacita memiliki konsep membangun dari pinggiran, sementara Indonesia Sejahtera memiliki konsep membangun dari desa.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dengan program tersebut, Nawacita tak hanya diarahkan hingga 2030. "Juga diarahkan untuk 2045 jadi Indonesia Emas," kata Lodewijk di Posko Cemara, Jakarta, Senin (6/8).

(Baca juga: Jokowi dan Sekjen Parpol Bahas Strategi Pilpres Hingga Nawa Cita)

Program Making Indonesia 4.0 yang digagas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didorong masuk dalam Nawacita Jilid II lantaran berkaitan dengan gagasan revolusi industri keempat.

Dengan dimasukkannya Making Indonesia 4.0, Lodewijk menilai visi Nawacita jilid II akan semakin tajam. Alasannya, sektor industri perlu didorong lantaran berkontribusi 72% terhadap APBN.

Lebih lanjut, industri yang maju juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. "Kalau berada di atas 7% maka yang dikatakan kita akan masuk negara maju enam besar di dunia versinya Mckinsey itu bisa tercapai," kata Lodewijk.

 (Baca juga: Jokowi Makan Malam dengan Semua Ketum Parpol Koalisi di Bogor)

Nasdem mendorong program penerapan artificial intelligence dan ketersiapan lapangan pekerjaan dalam Nawacita jilid II. Selain itu, Nasdem mendorong perhatian pemerintah lebih besar ke wilayah Nusa Tenggara Timur, yang mana merupakan daerah pemilihan prioritas Nasdem.

"Nasdem juga sudah memasukkan program perubahan," kata Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate.

Sementara itu, PPP dan PKB mendorong pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Dua partai Islam itu juga menyorongkan program pemberdayaan wakaf.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, program pemberdayaan wakaf didorong agar pemerintah bisa membantu mengelola aset wakaf yang ada di Indonesia. Dengan begitu, aset wakaf bisa dioptimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat.

"Misalnya masjid tidak hanya untuk masjid, bisa dikembangkan untuk koperasi syariah," kata Arsul.

Upaya menampung seluruh program tersebut dalam Nawacita jilid II sebenarnya ditujukan mengakomodasi kepentingan partai dalam koalisi. Arsul mengatakan, upaya ini dilakukan agar tak ada partai-partai dalam koalisi yang merasa terpinggirkan.

"Pasti ada unsur mengakomodasi," kata Arsul.

Menurut Arsul, pengakomodasian kepentingan partai politik sebelumnya tak pernah dilakukan ketika Jokowi menyusun Nawacita jilid pertama. Dalam penyusunan Nawacita jilid pertama, Jokowi hanya dibantu oleh tim ahli.

Kali ini, Arsul menilai Nawacita jilid II lebih partisipatoris karena adanya proses konsultasi dengan partai-partai koalisi. "Kalau ini disusun oleh tim ahli kemudian dipresentasikan, kami diminta me-review," kata Arsul.

Meski demikian, Arsul membantah jika pembahasan Nawacita jilid II ini merupakan jalan masuk bagi partai-partai koalisi untuk membahas pembagian kekuasaan atas kursi menteri. Menurutnya, partai-partai koalisi pendukung Jokowi selama ini belum pernah membahas hal tersebut.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding juga enggan membahas mengenai pembagian kekuasaan dalam koalisi pendukung Jokowi. Menurutnya, hal tersebut hanya diketahui oleh Jokowi dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Itu silakan tanya sama Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Karding.