JK: Kasus Korupsi Marak Akibat Birokrasi Lambat

Dimas Jarot Bayu
7 November 2018, 13:05
Jusuf Kalla
Arief Kamaludin|Katadata

Wakil Presiden Jusuf Kalla mensinyalir ada faktor birokrasi atas maraknya kasus rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan kepentingan antara para birokrat dan pengusaha menjadi pemicunya.

Para pengusaha berharap perizinan yang sedang mereka urus cepat selesai. Sementara para birokrat ingin segala hal sesuai prosedur. Karenanya, proses perizinan yang dilakukan pengusaha menjadi lambat. 

Advertisement

(Baca juga: Birokrasi Masih Jadi Hambatan Investasi di Sektor Pertanian)

Alhasil, lanjut Kalla, muncul proses negosiasi antara para birokrat dan pengusaha. Proses inilah yang berujung pada maraknya korupsi. “Antara cepat dan lambat, kemudian terjadi negosiasi, timbullah masalah,” kata Kalla di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (7/11).

Atas dasar itu, proses birokrasi harus direformasi. Sehingga, pelaku usaha tidak menyuap para birokrat agar perizinan dapat diurus secara cepat. Dalam hal ini, reformasi birokrasi membutuhkan berbagai inovasi dalam hal pelayanan publik.

Menurut Kalla, inovasi tersebut harus memanfaatkan teknologi yang berkembang sehingga pelayanan dapat semakin cepat, bersih, dan baik. Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah yakni membentuk Mal Pelayanan Publik.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement